KPU Samarinda Tegaskan Tahapan Verifikasi Faktual Tak Dapat Dihentikan
Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menegaskan tahapan verifikasi faktual perbaikan yang tak mungkin dihentikan hanya karena pandemi covid-19.
Samarinda, intuisi.co – Verifikasi faktual perbaikan bakal calon jalur perseorangan di Pilkada Samarinda tengah berlangsung. Namun tahapan tersebut diminta dihentikan oleh pasangan yang mendaftar di jalur ini. KPU Samarinda menegaskan hal tersebut tak memungkinkan.
Bakal pasangan calon jalur perseorangan, Parawansa Assoniwora-Markus Taruk Allo telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda menghentikan tahapan verifikasi faktual perbaikan tersebut. Beralasan situasi tak mendukung di tengah pandemi covid-19.
KPU Samarinda pun dengan segera menjawab tuntutan tersebut. Bahwa permintaan itu tak dapat dipenuhi. “KPU bekerja bukan atas saran bapaslon. KPU bekerja berdasarkan aturan,” ujar Firman Hidayat, ketua KPU Samarinda saat dikonfirmasi Kamis malam, 13 Agustus 2020.
Kerja-kerja KPU merujuk aturan yang tak bisa diganggu gugat. Berkaitan virus corona yang tengah mewabah, ada Peraturan KPU No 6/2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam COVID-19. Di dalamnya tak sama sekali mengamanatkan penghentian proses verifikasi faktual walaupun dalam situasi pandemi.
“Jadi KPU tetap melaksanakan tahapan verifikasi faktual perbaikan hingga 15 Agustus mendatang,” tegasnya.
“Petugas kami bekerja dengan protokol kesehatan ketat. Selalu bekerja dengan alat pelindung diri lengkap. Bahkan sudah rapid test, hasilnya semua non-reaktif. Silakan datang jika keberatan,” lanjut Firman.
KPU Samarinda juga menanggapi keberatan Parawansa-Markus mengumpulkan 75 dukungan per hari selama 9-16 Agustus. Di tengah kasus positif covid-19 yang meninggi di Samarinda, dikhawatirkan memunculkan klaster baru.
Soal ini, ada metode dapat digunakan mengumpulkan pendukung tanpa harus ke lapangan. Bisa via online atau daring. Misalnya saja video call. “Sebenanrya cara ini sudah diketahui oleh masing-masing bapaslon sebelum melakukan tahapan verifikasi faktual. Kalaiu mereka bilang tidak tahu kita akan buka semua dokumennya,” tutupnya. (*)
