Tenggarong, intuisi.co – Di tengah tekanan fiskal nasional, Kutai Kartanegara (Kukar) justru mencatatkan kisah sukses dalam penguatan ekonomi rakyat. Melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar berhasil menekan rasio kredit macet (non-performing loan) hingga di bawah 2,5 persen, jauh lebih baik dari rata-rata nasional untuk kredit produktif.
Program yang memberikan pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) itu kini diakui sebagai salah satu inovasi pembiayaan daerah paling efektif di Kalimantan Timur.
“Artinya, kredit ini sehat. Masyarakat yang meminjam bisa mengelola usahanya dengan baik,” ujar Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Selasa (30/9/2025).
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan berbasis keberpihakan pada ekonomi rakyat yang dijalankan oleh Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin berjalan efektif dan berkelanjutan. Skema pembiayaan tanpa bunga tersebut kini menjadi tulang punggung ekonomi lokal di tengah penurunan pendapatan daerah.
Sejak diluncurkan, program KKI telah menyalurkan lebih dari 70 persen dari total dana bergulir yang tersedia. Ribuan pelaku usaha di berbagai kecamatan memanfaatkan fasilitas ini untuk memperluas usaha, menambah alat produksi, dan memperkuat modal kerja — tanpa terbebani bunga maupun biaya administrasi tinggi.
Menurut Aulia, keberhasilan KKI tidak lepas dari sistem verifikasi dan pendampingan ketat yang dilakukan tim pengelola bersama Bankaltimtara, sebagai lembaga perbankan mitra pelaksana.
“Pendampingan menjadi kunci. Kita tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga memastikan pelaku usaha mampu memutar modal dengan efektif,” jelas Aulia.
Untuk memperluas jangkauan program, Pemkab Kukar akan menambah penyertaan modal daerah sebesar Rp21 miliar dari dividen Bankaltimtara tahun 2024. Tambahan ini akan membuat total penyertaan modal pemerintah daerah di bank milik daerah itu mencapai Rp42 miliar.
“Dividen dari Bankaltimtara sebesar Rp21 miliar akan kita sertakan kembali. Dengan begitu, kapasitas pembiayaan untuk pelaku usaha bisa makin besar dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan semangat Program Kukar Idaman Terbaik, yang menempatkan sektor UMKM sebagai prioritas utama dalam 17 program unggulan pemerintahan Aulia–Rendi. Fokusnya adalah memperkuat pemerataan ekonomi di desa, memperluas lapangan kerja, dan mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis potensi lokal.
Tingkat kredit macet yang rendah juga menunjukkan tingginya kedisiplinan pelaku usaha di Kukar. Banyak penerima manfaat mengaku, program KKI menjadi titik balik dalam mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga.
Fitriyani, pelaku usaha kue asal Kecamatan Tenggarong Seberang, menuturkan program ini memberinya kesempatan memperluas produksi.
“Dulu saya sulit pinjam ke bank karena bunganya tinggi. Sekarang lewat KKI saya bisa tambah mesin produksi kue, dan cicilannya ringan. Usaha jadi lancar,” ujarnya dengan semangat.
Hal serupa dirasakan Arifin, pedagang ikan di Kecamatan Sebulu, yang mengaku terbantu tidak hanya dari sisi permodalan, tapi juga dari pendampingan usaha.
“Program ini bikin kami lebih percaya diri. Modal kecil tapi tanpa bunga, jadi kami bisa kembangkan usaha tanpa takut rugi karena beban pinjaman,” katanya.
Melihat respons positif dan kinerja kredit yang sehat, Pemkab Kukar berencana menaikkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta bagi pelaku usaha dengan kapasitas lebih besar dan riwayat pembayaran baik. Rencana ini akan direalisasikan setelah penyertaan modal tambahan masuk pada tahun anggaran 2026.
“Insyaallah di 2026 kita sertakan kembali karena pos anggarannya sudah disiapkan dari dividen tahun sebelumnya,” ungkap Aulia.
Ia menegaskan, keberhasilan program KKI menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah bisa tumbuh dari bawah, bukan hanya bergantung pada investasi skala besar. Dengan pengelolaan yang transparan dan pengawasan berlapis, Pemkab Kukar ingin memastikan setiap rupiah dana bergulir benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Program seperti ini adalah investasi sosial. Ketika UMKM kuat, ekonomi daerah juga kuat. Dan yang paling penting, masyarakat punya akses modal yang adil dan berkeadilan,” pungkas Aulia. (rio/adv)
