Kukar Evaluasi Anggaran Perjalanan Dinas, Fokus Layanan Dasar dan Ekonomi Lokal
Di Kutai Kartanegara, anggaran perjalanan dinas jadi sorotan. Mahasiswa bersuara, bupati merespons, evaluasi pun digelar.
Tenggarong, intuisi.co – Gelombang sorotan mahasiswa terhadap anggaran perjalanan dinas (Perjadin) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berbuah manis. Bupati Edi Damansyah, dalam rapat koordinasi APBD 2024, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi anggaran tersebut.
“Perubahan akan kita lakukan, terutama untuk mengoptimalkan program prioritas dan layanan dasar yang belum tuntas,” ujar Edi pada Selasa (21/5/2024).
Tak hanya itu, Edi juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ia mengajak seluruh jajarannya, termasuk kepala dinas, untuk memprioritaskan kegiatan rapat dan pelatihan di 20 kecamatan Kukar. Tujuannya? Agar dana APBD Kukar berputar di daerah sendiri.
“Ini bagian dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi di Kukar,” imbuhnya.
DPRD Kukar Buka Suara
Sebelumnya, aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) juga menyasar DPRD Kukar. Mereka menuntut penjelasan terkait anggaran perjalanan dinas, kenaikan tarif PDAM, dan desakan biaya seragam sekolah gratis.
Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, dalam audiensi dengan mahasiswa menjelaskan bahwa alokasi anggaran perjalanan dinas sudah sesuai kebutuhan DPRD. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk pembahasan puluhan peraturan daerah (perda) yang membutuhkan studi banding ke luar daerah.
“Pembahasan perda tidak bisa dilakukan secara instan. Kami juga harus menjalankan agenda lain seperti inspeksi mendadak, kegiatan Bapemperda, dan lainnya,” jelas Rasid.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut sudah mempertimbangkan berbagai kebutuhan, meski tidak selalu mencukupi.
Langkah evaluasi anggaran perjalanan dinas ini diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat dan mahasiswa, sekaligus memastikan efektivitas penggunaan APBD Kukar untuk kepentingan masyarakat luas. (adv)
