Samarinda, intuisi.co – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan komitmen legislatif daerah dalam mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial.
Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin ekstrem, serta memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Sekolah ini juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan untuk bersaing serta menjadi agen perubahan.
Ekti mengungkapkan, dari berbagai kabupaten/kota di Kaltim, baru Samarinda yang dinilai memiliki kesiapan optimal untuk mengimplementasikan program tersebut. Sementara kota dan kabupaten lain masih dalam tahap persiapan awal.
“Saat ini, Samarinda yang paling siap menjalankan Sekolah Rakyat. Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan daerah lainnya masih terus berproses, namun belum mencapai kesiapan penuh,” ujar Ekti saat diwawancarai media pada Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, keberhasilan program Sekolah Rakyat sangat dipengaruhi oleh respons cepat dari pemerintah daerah masing-masing. Legislator tersebut menekankan bahwa pemerintah pusat sudah menyediakan peluang, dan kini tergantung pada inisiatif daerah untuk memanfaatkannya.
“Pemerintah pusat sudah membuka jalan, tinggal bagaimana kepala daerah menindaklanjuti. Keberhasilan program ini ada di tangan mereka,” tegas politisi dari Partai Gerindra itu.
DPRD Kaltim, lanjut Ekti, siap memberikan dukungan dari sisi pengawasan dan regulasi untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemerataan tenaga pendidik, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Ia menilai, pemanfaatan tenaga pengajar lokal lebih efektif untuk menjamin keberlangsungan program di daerah 3T.
“Putra daerah lebih memahami kondisi wilayah dan cenderung bertahan lebih lama. Ini harus jadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Ekti juga membandingkan dengan sektor kesehatan, di mana banyak tenaga medis enggan tinggal lama di daerah pelosok karena keterbatasan fasilitas dan insentif. Hal serupa, menurutnya, bisa terjadi di dunia pendidikan jika tak ditangani secara serius sejak awal.
“Kalau guru dari luar daerah datang hanya sementara, dampaknya ke anak-anak bisa panjang. Maka sebaiknya kita prioritaskan warga lokal sebagai pengajar,” tutup Ekti. (adv/rfh/ara)
