Samarinda, intuisi.co – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), H Baba, kembali menyoroti persoalan lama yang belum kunjung terselesaikan. Masih minimnya kapasitas sekolah negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda.
Dua masalah ini memang seakan menjadi persoalan yang belum ada jalan keluarnya. Padahal kedua kota besar ini mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, tentu dibutuhkan fasilitas sekolah. Tidak cukupnya bangunan sekolah di dua kota ini menjadi tantangan tersendiri.
Meskipun masih ada sekolah swasta, tidak bisa menjadi solusi, sebab banyaknya masyarakat lebih memiliki sekolah negeri. Menurut H Baba, setiap tahun persoalan ini muncul tanpa solusi nyata. Di Balikpapan, misalnya, hanya sekitar 51 persen calon siswa yang bisa ditampung oleh sekolah negeri.
“Masalahnya bukan soal kualitas, tetapi jumlah sekolah yang memang belum memadai. Bahkan, di Balikpapan Tengah, tidak ada satu pun SMA atau SMK negeri,” ungkapnya saat dikonfirmasi pada Jumat (23/5/2025).
Untuk mengatasi ketimpangan ini, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) telah dirancang dalam rencana pembangunan daerah. Komisi IV berkomitmen mengawal realisasi program tersebut mulai tahun 2025 hingga 2026.
Di sisi lain, H Baba menilai kondisi di Samarinda berbeda. Di kota ini, tantangan utama lebih pada kecenderungan masyarakat yang memusatkan pilihan pada sekolah favorit. Hal ini menyebabkan penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, meski secara jumlah, ketersediaan sekolah dianggap mencukupi.
“Jika kualitas seluruh sekolah merata, tentu tidak akan terjadi penumpukan seperti ini. Pemerataan mutu pendidikan adalah kunci,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidakseimbangan dalam akses pendidikan menimbulkan beban baru bagi masyarakat. Banyak orang tua harus memilih sekolah swasta yang mahal atau bahkan memindahkan alamat domisili demi mengamankan kursi di sekolah negeri unggulan.
“Dampak sosial dan psikologisnya nyata. Jangan biarkan pendidikan menjadi tekanan tambahan bagi masyarakat,” tegasnya.
H Baba memastikan, Komisi IV tidak ingin pembangunan USB berhenti sebatas wacana. Mereka berkomitmen mengawal program ini hingga benar-benar terealisasi di lapangan. (adv/rfh/ara)
