Masa Depan Pendidikan Inklusif di Kalimantan Timur: Transformasi SLB dari Sarana-prasarana hingga Pendidik Berkualitas
Samarinda, Intuisi.co – Sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Sekolah Luar Biasa (SLB) mencerminkan kesadaran akan tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Salehuddin, pembahasan utama saat ini menyoroti ketersediaan sarana-prasarana dan kekurangan tenaga pendidik yang memadai di SLB. Dalam sebuah wawancara, Salehuddin menjelaskan,
“Kami sedang berfokus pada peningkatan kualitas SLB di seluruh kabupaten dan kota, dengan perhatian khusus pada aspek sarana-prasarana dan keberlanjutan perekaman guru. Ini adalah langkah penting untuk memberikan pendidikan inklusif yang sejajar dengan standar pendidikan lainnya.”
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Komisi IV adalah menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk membuka Program Studi (Prodi) Pendidikan Luar Biasa. Salehuddin menyatakan,
“Dengan membuka Prodi ini, kita berharap dapat meningkatkan kualifikasi guru SLB, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan khusus anak-anak yang mereka bimbing.”
Kendati Salehuddin tidak menyebutkan jumlah pasti SLB di Kaltim, ia menegaskan bahwa setiap kabupaten dan kota memiliki sekolah khusus ini. Peningkatan permintaan akan penambahan guru dan rombongan belajar di SLB menandakan kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas pendidikan inklusif di wilayah tersebut.
“Kami menyadari bahwa tren peningkatan jumlah siswa berkebutuhan khusus terus berlanjut. Inilah yang mendasari urgensi meningkatkan kualitas pendidikan di SLB. Kami berupaya menjawab permintaan tersebut, meskipun kami mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan,” ungkap Salehuddin.
Keterbatasan jumlah guru yang berkualifikasi untuk mengajar di SLB menjadi fokus utama perhatian. Meskipun pemerintah setempat telah mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SLB, masih terdapat kendala dalam menarik lulusan Prodi Pendidikan Luar Biasa untuk mengajar di wilayah ini.
“Kaltim menghadapi tantangan yang signifikan, terutama karena beberapa kampus di sini belum menawarkan Prodi Pendidikan Luar Biasa. Ini menimbulkan kesulitan tambahan bagi calon pendidik yang harus mencari pendidikan lanjutan di luar wilayah,” papar Salehuddin.
Pentingnya peningkatan kapasitas pendidikan inklusif di Kaltim juga ditonjolkan oleh Salehuddin. Ia menekankan bahwa perubahan ini bukan hanya untuk mengatasi kekurangan guru di SLB tetapi juga untuk memberikan peluang bagi individu lokal untuk berkontribusi pada pembangunan pendidikan inklusif di wilayahnya.
“Saat kami berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di SLB, kami menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menutupi kekurangan, tetapi juga tentang memberikan peluang dan mendukung potensi lokal. Inisiatif ini tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk membangun masa depan pendidikan inklusif di Kaltim,” tambah Salehuddin.
Di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SLB, Salehuddin mengakui bahwa perjalanan masih panjang. Dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai kunci sukses.
“Kami di Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak pendidikan setiap anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat adalah esensial,”
Jadi, fokus terhadap SLB di Kaltim menjadi semakin mendalam, dan langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif di wilayah tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
