Begini Mekanisme Penentuan Jasa RKBM Bongkar di Kuala Samboja

intuisi

31 Agu 2026 14:33 WITA

RKBM
Pertemuan pihak Pengusaha Bongkar Muat, KUPP Kuala Samboja membahas RKBM Bongkar. (istimewa)

Tenggarong, intuisi.co— Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) menjadi bagian dari proses pelayanan aktivitas kapal dan barang di pelabuhan. Di wilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, penerapan RKBM bongkar pada awal Agustus 2026 mengemuka bersamaan dengan perbincangan mengenai angka Rp650 per ton yang disebut sebagai nilai rujukan jasa perusahaan bongkar muat.

Sekilas, nominal tersebut dapat dibaca sebagai tarif yang berlaku seragam dalam setiap aktivitas bongkar muat. Namun, penjelasan dari DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja serta sejumlah pelaku usaha perusahaan bongkar muat (PBM) menunjukkan proses yang lebih panjang.

Mulai dari penyusunan dan pemenuhan administrasi RKBM, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan di lapangan, penawaran nilai jasa, negosiasi dengan pengguna jasa, hingga penerbitan tagihan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan.

Pembahasan mengenai angka Rp650 per ton ini menjadi perhatian setelah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kaltim menggelar demonstrasi di depan Polres Kutai Kartanegara. Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan dugaan pungutan Rp650 per ton dalam aktivitas bongkar muat di Kuala Samboja.

Lantas, apa sebenarnya RKBM bongkar dan bagaimana nilai jasanya ditentukan?

RKBM dan Peran PBM

RKBM merupakan rencana kegiatan bongkar muat yang disampaikan dalam rangkaian proses pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Menurut para pelaku usaha PBM, penyusunannya tidak hanya berkaitan dengan dokumen administratif, tetapi juga perencanaan kegiatan, pengawasan, supervisi, administrasi, hingga pelaporan.

Kerangka penyelenggaraan usaha bongkar muat saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PM Nomor 3 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur kegiatan bongkar muat, termasuk aktivitas pemindahan barang dari kapal ke kapal atau ship-to-ship transfer. Perusahaan angkutan laut, pemilik barang, atau kuasanya dapat menunjuk perusahaan bongkar muat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Sementara tata cara pelayanan bongkar muat dijabarkan melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya.

Standardisasi pelayanan pelabuhan juga menjadi bagian dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 8 Tahun 2024. Surat edaran tersebut menjadi panduan bagi penyelenggara pelabuhan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pelabuhan.

Pemilik PBM Borneo Nusantara Maritim Bersaudara, Abdul Djalil, mengatakan pekerjaan perusahaan bongkar muat tidak dapat dinilai hanya berdasarkan dokumen yang dihasilkan.

“Jangan dinilai RKBM ini hanya selembar kertas. PBM ini bekerja atas jasanya,” kata Djalil.

Ia menjelaskan, pekerjaan PBM juga berkaitan dengan pengawasan dan supervisi kegiatan bongkar muat di lapangan. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban administratif, pelaporan, pelaksanaan standar operasional, serta penyediaan personel sesuai kebutuhan kegiatan.

Dengan demikian, keberadaan RKBM, menurut penjelasan para pelaku usaha, menjadi bagian dari rangkaian pelayanan kegiatan bongkar muat, bukan sekadar dokumen yang berdiri sendiri.

Disebut Mulai Diterapkan pada 1 Agustus

Sekretaris DPC APBMI Kuala Samboja, Hambali, mengatakan RKBM bongkar mulai diterapkan dalam sistem di wilayah kerja UPP Kuala Samboja pada 1 Agustus 2026.

Keterangan serupa disampaikan pemilik PT Amanda Pesisir Energi, Narto. Menurut dia, penerapan tersebut didahului sosialisasi sekitar pertengahan Juli yang melibatkan perusahaan bongkar muat, agen, dan pemilik barang.

“Pertengahan Juli ada sosialisasi bahwa per 1 Agustus akan diterapkan RKBM bongkar,” ujarnya.

Narto menjelaskan kegiatan bongkar muat sebenarnya telah berlangsung sebelum penerapan sistem tersebut. Perubahan yang terjadi sejak awal Agustus, menurut dia, terletak pada kewajiban menyediakan dan memasukkan RKBM bongkar ke dalam sistem sebagai bagian dari proses pelayanan kegiatan.

Dengan kata lain, aktivitas bongkar muat bukan kegiatan baru di Kuala Samboja. Namun, terdapat perubahan dalam mekanisme administrasi dan pelayanan melalui penerapan RKBM bongkar.

Dari Mana Angka Rp650 Muncul?

Hambali menjelaskan angka Rp650 per ton digunakan sebagai nilai rujukan awal untuk memperkirakan nilai jasa yang dapat ditawarkan PBM. Nominal tersebut, menurut dia, bukan harga final yang secara otomatis berlaku kepada seluruh pengguna jasa.

“Jadi, Rp650 itu sebenarnya rujukan saja, berapa kira-kira nilai yang pantas. Untuk harga, tergantung kesepakatan antara PBM atau agen yang ditunjuk oleh pemilik barang,” kata Hambali.

Ia mengatakan nilai jasa tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang mencakup pengawasan, supervisi, dan administrasi. Namun, harga akhir tetap bergantung pada pembicaraan dan kesepakatan antara PBM dengan pemilik barang atau pengguna jasa.

Dalam skema yang dijelaskan para narasumber, hubungan komersial berlangsung antara PBM sebagai penyedia jasa dan pemilik barang, baik secara langsung maupun melalui agen atau kuasanya sebagai pengguna jasa.

APBMI, menurut Hambali, berada pada posisi memberikan rujukan dan memfasilitasi anggotanya, bukan menjadi pihak yang secara langsung melakukan penagihan dalam seluruh transaksi jasa tersebut.

“Mereka yang berbisnis. Kami di APBMI hanya memfasilitasi,” ujar Hambali.

Alur transaksi dimulai ketika PBM menawarkan nilai jasa kepada pengguna jasa. Nilai tersebut dapat diterima, ditolak, atau dinegosiasikan kembali oleh para pihak.

Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, nilai jasa tersebut kemudian dapat dituangkan dalam kesepakatan dan menjadi dasar penerbitan invoice serta pembayaran. Dengan demikian, nilai yang dibicarakan pada tahap awal belum serta-merta menjadi nilai yang ditagihkan.

Regulasi Tidak Menetapkan Rp650

Pedoman mengenai perhitungan tarif bongkar muat terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007.

Peraturan tersebut mengatur pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal. Penentuan tarif didasarkan pada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dengan memperhitungkan sejumlah komponen biaya serta dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Komponen yang menjadi bagian dari perhitungan antara lain tenaga kerja, supervisi, peralatan, administrasi, dan produktivitas kegiatan bongkar muat. Hasil perhitungan tarif juga dikonsultasikan untuk memperoleh pertimbangan dari penyelenggara pelabuhan setempat.

Namun, KM 35 Tahun 2007 tidak mengatur biaya khusus untuk penerbitan RKBM dan tidak menetapkan nominal Rp650 per ton sebagai tarif yang berlaku secara khusus.

Regulasi tersebut menjadi kerangka dalam penentuan tarif pekerjaan bongkar muat berdasarkan komponen biaya dan kesepakatan para pihak, bukan dasar langsung yang menetapkan angka Rp650 per ton.

Relevansi nilai jasa juga bergantung pada ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepada PBM. Apabila nilai yang ditawarkan mencakup pekerjaan bongkar muat, pengawasan, supervisi, dan administrasi, komponen pekerjaan tersebut perlu dijelaskan dalam kesepakatan dengan pengguna jasa.

Djalil mengatakan angka Rp650 ditempatkan sebagai titik awal dalam proses pembicaraan tersebut, bukan sebagai nilai yang harus diterima tanpa adanya ruang negosiasi.

“Angka Rp650 itu hanya sebagai pedoman. Tidak mesti mutlak, masih bersifat fleksibel,” katanya.

Hambali juga menjelaskan terdapat komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pengawasan kegiatan bongkar muat. Komponen tersebut berbeda dengan nilai komersial jasa PBM karena masuk sebagai penerimaan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 mengatur jenis dan tarif PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk layanan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan bongkar muat.

Dengan demikian, nilai jasa yang disepakati antara PBM dan pengguna jasa tidak dapat disamakan dengan PNBP.

Nilai jasa PBM merupakan transaksi komersial antara pelaku usaha dan pengguna jasa. Sementara PNBP merupakan penerimaan negara yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemisahan kedua komponen tersebut menjadi penting untuk memahami bahwa nilai yang dibicarakan dalam hubungan bisnis antara PBM dan pengguna jasa memiliki mekanisme berbeda dengan pungutan yang menjadi penerimaan negara.

Harga Belum Final, Kegiatan Tetap Berjalan

Praktik yang berlangsung pada PT Amanda Pesisir Energi menunjukkan proses penentuan harga jasa tersebut belum selalu selesai bersamaan dengan dimulainya pekerjaan.

Narto mengatakan perusahaannya telah menjalankan pekerjaan RKBM bongkar, tetapi belum mencapai kesepakatan harga dengan pengguna jasa.

“RKBM sudah berjalan dan sudah kami laksanakan, tetapi belum ada final tentang tarif atau harga. Sampai hari ini kami belum melakukan penagihan dan belum pernah mengajukan invoice atas pekerjaan itu,” katanya.

Menurut Narto, belum tercapainya kesepakatan harga tidak serta-merta membuat PBM menghentikan aktivitas bongkar muat. Pekerjaan tetap dilaksanakan agar kegiatan kapal dan pergerakan barang tidak terhambat.

“Walaupun harga belum ada kata sepakat, PBM tetap melakukan kegiatan,” ujarnya.

Keterangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rujukan, harga final, dan pembayaran yang benar-benar terjadi.

Rp650 per ton, berdasarkan penjelasan para narasumber, ditempatkan sebagai angka awal atau rujukan dalam pembicaraan mengenai nilai jasa. Nilai yang pada akhirnya ditagihkan tetap bergantung pada kesepakatan masing-masing PBM dengan pengguna jasanya serta ruang lingkup pekerjaan yang disepakati.

Sementara proses negosiasi berlangsung, RKBM bongkar dan kegiatan operasional di Kuala Samboja disebut tetap berjalan.

Karena itu, angka Rp650 per ton tidak dapat langsung dibaca sebagai tarif tunggal yang secara otomatis berlaku bagi seluruh kegiatan bongkar muat. Penentuannya, menurut penjelasan APBMI dan para pelaku PBM, masih berada dalam hubungan bisnis antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang pada akhirnya memerlukan kesepakatan kedua belah pihak.

Di tengah sorotan terhadap dugaan pungutan yang dipersoalkan dalam aksi demonstrasi, penelusuran terhadap mekanisme RKBM dan alur penetapan nilai jasa menjadi penting untuk membedakan antara kewajiban administrasi, biaya jasa komersial, PNBP, serta nilai pembayaran yang benar-benar telah disepakati dan ditagihkan. (ara/rio)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!