Samarinda, Intuisi.co – Sorotan terhadap pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) semakin tajam. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Marthinus, mengajukan pertanyaan yang kritis mengenai transparansi dan tujuan penggunaan alokasi dana hibah senilai 20 persen dari total Rp 31 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi.
Marthinus memandang pentingnya kejelasan terkait penggunaan dana hibah ini, terutama dalam proyek sebesar DBON yang memiliki fokus pada pengembangan fasilitas dan program olahraga nasional. Kejelasan ini dianggapnya sebagai jaminan bahwa tujuan proyek dapat dicapai dengan efisien.
“Kurangnya informasi mengenai alokasi dana hibah dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah program-program olahraga yang direncanakan dapat terealisasi. Kita tidak mau itukan,”
Pemantauan Publik Terhadap Penggunaan Dana Hibah Proyek DBON, sebagai proyek olahraga besar di Kaltim, menjadi fokus perhatian DPRD Kaltim. Pemantauan publik terhadap proyek ini meningkat, terutama dengan adanya permintaan dari beberapa anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim untuk mengkaji ulang anggaran proyek tersebut.
Marthinus menyoroti potensi polemik di masa depan jika informasi terkait besaran anggaran operasional DBON terus beredar di media sosial. Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap proyek mendorong anggota DPRD Kaltim ini untuk mendesak Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah oleh DBON.
“Dalam hal ini Komisi IV untuk segera memanggil pengurus DBON untuk memberikan keterangan detail tentang alur penggunaan dana hibah tersebut,”
DBON sebagai Lokomotif Pengembangan Olahraga Melihat latar belakang proyek DBON, kita dapat menemukan aspek yang lebih luas dari pengembangan olahraga di Kaltim. Proyek ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet dan menciptakan sarana olahraga yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah menjadi semakin penting untuk dipahami dan dievaluasi. Menyikapi perbedaan pandangan di antara anggota KONI Kaltim, langkah-langkah konstruktif seperti audit menyeluruh dan dialog terbuka dapat menjadi jalan keluar.
Pemeriksaan menyeluruh akan memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan setiap rupiah dana hibah dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan proyek. Transparansi sebagai Kunci Tata Kelola yang Baik Dalam konteks tata kelola keuangan yang baik, transparansi adalah kunci utama. DBON harus mampu memberikan klarifikasi mendalam mengenai penggunaan dana hibah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami dan menilai dampak positif yang dihasilkan oleh proyek tersebut. (DPRDKALTIM/ADV/CRI).
