
Tenggarong, intuisi.co- Kepadatan warga yang mengurus dokumen kependudukan menjadi salah satu persoalan yang ingin dibenahi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Penataan ulang ruang dan alur pelayanan kini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan administrasi dengan lebih nyaman, sekaligus menciptakan lingkungan pelayanan yang tertib dan efisien.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar menjadi instansi yang menangani pembenahan tata ruang gedung tersebut. Perhatian utama diarahkan pada layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang selama ini menjadi salah satu titik dengan aktivitas pemohon cukup tinggi.
Kondisi itu tidak terlepas dari pemindahan 24 jenis layanan administrasi kependudukan ke MPP. Seluruh layanan tersebut kini dipusatkan di gedung terpadu sehingga warga tidak lagi harus mendatangi kantor Disdukcapil untuk mengurus berbagai keperluan yang sudah tersedia di MPP.
Kepala DPMPTSP Kukar, Alfian Noor, mengatakan penataan interior dilakukan untuk memisahkan alur pelayanan kependudukan dari layanan perizinan dan pelayanan instansi lainnya. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan warga pada satu titik sekaligus memperjelas pergerakan pemohon sejak datang hingga menyelesaikan urusannya.
“Contohnya misalnya yang sudah krodit sekarang ini kan 24 pelayanan yang dari Dukcapil, itu segalanya kan sudah ada di MPP. Tidak ada lagi di Dinas, tapi tidak ada lagi mereka melakukan pelayanan seperti yang 24 itu,” kata Alfian, Selasa (20/10/2026).
Perubahan tata letak juga diarahkan untuk memperbaiki tampilan gedung agar lebih rapi dan nyaman digunakan. Penataan ruang tunggu, meja pelayanan, serta jalur antrean menjadi bagian dari pembenahan yang dilakukan untuk menghilangkan kesan semrawut akibat aktivitas pelayanan yang padat.
“Jadi tidak terlalu kumuh lah kelihatannya. Itu salah satu yang diinginkan oleh Pak Bupati,” ujar Alfian.
Pembenahan MPP Kukar tidak hanya menyasar layanan kependudukan. Gedung tersebut dirancang untuk mengakomodasi sekitar 28 hingga 30 tenant yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar, badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi vertikal.
“Jumlah instansi yang terintegrasi membuat pemanfaatan ruang harus diperhitungkan secara cermat,” tambahnya. DPMPTSP Kukar mengatur kembali area kerja setiap tenant agar kegiatan pelayanan dapat berlangsung tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang menunggu giliran.
Penataan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi petugas, pemohon, dan fasilitas pendukung. Dengan pengaturan yang lebih terencana, setiap instansi diharapkan dapat memberikan layanan secara optimal dalam satu gedung tanpa menimbulkan kepadatan baru di area lainnya.
Drive-Thru untuk Pengambilan Dokumen
Inovasi lain yang disiapkan ialah layanan drive-thru di bagian depan gedung. Fasilitas ini memungkinkan warga mengambil dokumen administrasi atau perizinan yang telah selesai diproses tanpa harus turun dari kendaraan dan masuk ke ruang pelayanan.
Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan dokumen, terutama bagi masyarakat yang hanya perlu menerima hasil layanan. Selain menghemat waktu, fasilitas ini juga berpotensi mengurangi kepadatan di ruang tunggu karena tidak semua pemohon perlu masuk ke dalam gedung.
Alfian menjelaskan, penerapan layanan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat transparansi pelayanan perizinan. Pembatasan interaksi langsung antara pemohon dan pihak yang memproses izin di luar kebutuhan pelayanan diharapkan dapat mengurangi peluang terjadinya praktik yang tidak semestinya.
“Jadi harapan kita nanti tidak ada lagi pass to pass antara yang membuat, memproses izin dengan yang memohonkan izin. Itu salah satu upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Alfian.
Untuk melengkapi fasilitas bagi pengunjung, area kantin yang lebih representatif turut disiapkan di sisi gedung. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memberikan pilihan bagi warga yang perlu menunggu antrean atau penyelesaian dokumen.
Seluruh pembenahan, mulai dari penataan alur layanan Disdukcapil, pengaturan tenant, pembangunan fasilitas drive-thru, hingga penyediaan area pendukung, ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Adanya penataan tersebut, MPP Kukar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih tertib, nyaman, dan transparan. Integrasi berbagai instansi dalam satu gedung juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi tanpa harus berpindah-pindah lokasi. (ani/adv/ara)



