Tenggarong, intuisi.co- Status sebagai kawasan strategis ketahanan pangan membuat Kecamatan Marangkayu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan pada 2026.
Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, berbagai usulan diajukan oleh perangkat desa dan pemangku kepentingan dengan menitikberatkan pada sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, serta infrastruktur jalan.
Musrenbang ini dihadiri oleh sebelas kepala desa, perwakilan organisasi kecamatan, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar yang bertugas menampung serta menelaah usulan yang diajukan masyarakat.
Kendati demikian, keterbatasan anggaran daerah akibat refocusing APBD menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh rencana yang diusulkan.
Camat Marangkayu, Ambo Dalle, menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, sektor pertanian dan perkebunan tetap diprioritaskan mengingat wilayah ini merupakan salah satu dari lima kawasan utama ketahanan pangan di Kutai Kartanegara.
“Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) serta Dinas Perkebunan (Disbun) menyampaikan bahwa akan banyak program yang diarahkan ke Marangkayu, mengingat kecamatan ini masuk dalam kawasan pangan strategis,” ujar Ambo Dalle, Senin (3/3/2025).
Salah satu program yang akan dikembangkan adalah Brigade Pangan, yang merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mencetak petani muda yang andal.
Program ini diharapkan mampu mendorong swasembada pangan nasional dengan Marangkayu sebagai salah satu daerah percontohan.
“Sekarang ini, Marangkayu menjadi salah satu kecamatan yang terpilih untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui Brigade Pangan. Kita berharap ini bisa meningkatkan produksi pertanian dan menarik generasi muda untuk ikut serta dalam sektor ini,” tambahnya.
Namun, meski terdapat berbagai program yang dirancang untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan, tidak semua usulan pembangunan dapat segera diwujudkan. Pemerintah daerah masih harus menyesuaikan dengan alokasi APBD yang tersedia.
“Karena ada refocusing atau pemotongan anggaran, dinas terkait masih berhati-hati dalam menyampaikan program yang akan terealisasi. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas APBD yang ada,” jelas Ambo Dalle.
Dalam forum Musrenbang ini, beberapa proyek yang diusulkan oleh perangkat desa mencakup peningkatan akses jalan antar desa, pembangunan fasilitas kesehatan dan Posyandu, penyediaan sarana pertanian dan perkebunan, serta pemberian pelatihan dan bantuan alat usaha bagi petani serta peternak.
Menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah akan memberikan prioritas pada program yang memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ambo Dalle menegaskan bahwa meskipun ada kendala dalam pembiayaan, pihaknya akan terus mengawal usulan dari pemerintah desa agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, baik melalui APBD tahun ini maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Mudah-mudahan apa yang diusulkan oleh pemerintah desa bisa terlaksana, baik tahun ini maupun melalui RKPD 2026. Kami akan terus mengawal agar program ini bisa masuk dalam perencanaan daerah,” katanya.
Ke depan, pemerintah kecamatan bersama perangkat desa dan dinas terkait akan terus melakukan koordinasi untuk memastikan pembangunan yang direncanakan berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Marangkayu. (adv/ara)
