Samarinda, intuisi.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap menurunnya aktivitas sektor perhotelan di berbagai daerah di Benua Etam.
Penurunan ini dinilai sebagai dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah, terutama sejak turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2025.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyebut bahwa APBD Kaltim tahun ini mengalami penyusutan signifikan. Dari sebelumnya mencapai Rp21 triliun, kini hanya tersisa sekitar Rp18 triliun. Hal ini, menurutnya, sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemerintahan yang selama ini banyak digelar di hotel-hotel lokal.
“Efisiensi anggaran kita tahun ini sekitar Rp700 miliar. Ini berdampak langsung pada kegiatan pemerintah yang biasanya dilakukan di hotel,” jelas Hamas, Senin (19/5/2025).
Ia menuturkan, saat ini berbagai pertemuan resmi, seminar, dan pelatihan telah dialihkan ke fasilitas milik pemerintah seperti aula dinas, Lamin Etam, maupun Odah Etam. Akibatnya, banyak hotel kehilangan pemasukan dari sektor kegiatan pemerintahan, yang selama ini menjadi andalan mereka dalam mendongkrak okupansi.
Tak hanya itu, Hamas juga menyoroti pembatasan perjalanan dinas dan kunjungan kerja dari luar daerah yang turut memperburuk situasi perhotelan. Ia menilai kondisi ini telah menciptakan efek domino terhadap industri perhotelan dan jasa penunjangnya seperti katering, transportasi, dan UMKM lokal.
“Hotel-hotel di Samarinda, Balikpapan, hingga Bontang mengalami penurunan okupansi yang cukup tajam. Ini mencerminkan bahwa sektor jasa kita sedang tidak baik-baik saja,” imbuhnya.
Menurutnya, tantangan ini tidak semata berasal dari kebijakan daerah. Ia juga menyoroti kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari kebijakan moneter Amerika Serikat hingga konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina.
Situasi tersebut memicu gejolak harga komoditas dan mempersulit pasokan pangan yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi nasional.
“Kita juga sedang menghadapi masalah pangan, karena negara-negara pemasok mulai membatasi ekspor,” ujarnya.
Meski begitu, Hamas berharap kondisi ini bersifat sementara. Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, namun tidak boleh ekstrem hingga mematikan roda perekonomian lokal.
Ia mengimbau agar pemulihan ekonomi Kaltim menjadi prioritas, terutama menjelang operasional Ibu Kota Negara (IKN) yang diharapkan bisa memicu geliat sektor perhotelan dan jasa.
“Harapannya, kondisi ini tidak berlangsung lama dan perekonomian bisa kembali menggeliat, termasuk sektor perhotelan,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
