Tenggarong, intuisi.co- Optimisme Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali digaungkan saat penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Sunggono menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan maksimal, mengedepankan prinsip akuntabilitas serta mengikuti standar akuntansi pemerintah. Ia berharap audit yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan dapat membuahkan hasil sesuai harapan.
“Semua aspek keuangan akan diperiksa secara mendetail oleh BPK. Jika ada hal yang perlu diperbaiki dalam administrasi keuangan, tentu akan menjadi catatan bagi kami untuk dibenahi,” ujar Sunggono di hadapan para kepala daerah se-Kalimantan Timur pada Kamis (27/3/2025).
Laporan keuangan yang diajukan mencakup berbagai komponen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, hingga laporan-laporan keuangan tambahan lainnya yang menjadi objek pemeriksaan.
“Koordinasi yang solid antarunit kerja menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Sunggono menyoroti pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghasilkan laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu. Ia menilai,
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh OPD agar pelaporan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Dengan sinergi yang baik, kami optimis dapat meraih opini WTP dari BPK,” tegasnya.
Upaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan, kata Sunggono, terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan juga refleksi atas efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dampaknya dirasakan langsung melalui peningkatan kepercayaan pemerintah pusat yang berpotensi membuka peluang tambahan Dana Insentif Daerah (DID).
“Keberhasilan meraih WTP akan memperkuat kredibilitas Pemkab Kukar dalam mengelola anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih optimal,” pungkas Sunggono.
Melalui kerja keras dan inovasi yang berkelanjutan, Pemkab Kukar berharap hasil audit BPK dapat semakin memperkokoh tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta mendukung kemajuan pembangunan daerah. (adv/ara)
