Tenggarong, intuisi.co- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) pada 19 April 2025 semakin dekat, dan Pemerintah Kabupaten Kukar menunjukkan komitmennya untuk menjaga partisipasi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan OPD, kecamatan, hingga tingkat RT.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar memimpin koordinasi untuk sosialisasi dan distribusi informasi terkait PSU Pilkada, menggunakan pola komunikasi cepat yang merata, terutama di wilayah yang terdampak pemungutan ulang.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja tim seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat kabupaten sampai ke tapak desa. Yang paling penting adalah semua elemen tahu peran dan bergerak bersama menjaga kualitas demokrasi,” tegas Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Rabu (9/4/2025).
Salah satu langkah konkret dalam sinergi tersebut adalah pelibatan seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa dalam sosialisasi PSU melalui rapat virtual lintas wilayah. Setiap pihak diminta untuk menyampaikan informasi ke warga, baik secara daring, lisan, maupun melalui kanal informal seperti grup WhatsApp RT dan tokoh masyarakat.
Karena waktu pelaksanaan PSU yang singkat dan tidak semua wilayah Kukar terdampak, keakuratan informasi dan kesinambungan komunikasi menjadi sangat penting dalam menjaga tingkat partisipasi pemilih.
“Kalau komunikasi lintas sektor ini berjalan dengan baik, maka pesan bisa sampai dengan cepat dan warga tahu pentingnya datang ke TPS. Ini bukan hanya soal angka partisipasi, tapi tentang keterlibatan warga dalam menentukan masa depan daerahnya,” ujar Rinda.
Kesbangpol juga menegaskan bahwa peran penyelenggara pemilu tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari perangkat daerah lainnya sangat diperlukan untuk menjaga netralitas, memperkuat edukasi politik yang sehat, serta menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat.
Rinda menyebut PSU ini sebagai ajang evaluasi pemilu sekaligus bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Keberhasilan PSU akan menjadi indikator kedewasaan berdemokrasi di Kukar.
“Kami ingin warga merasa bahwa pemerintah hadir bersama mereka dalam proses ini, bukan hanya jadi pengamat. Itulah wajah demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh lapisan pemerintahan, Pemkab Kukar optimistis PSU akan berjalan lancar, dengan tetap menjaga semangat partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. (adv/ara)
