
Tenggarong, intuisi.co- Pemulihan pascakebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Selain memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, instansi tersebut menyiapkan bantuan administratif bagi warga yang kehilangan ijazah serta memberikan kelonggaran kehadiran kerja bagi guru yang rumahnya terdampak.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan untuk menampung laporan masyarakat yang ijazahnya rusak atau hangus terbakar. Layanan ini disiapkan agar warga memperoleh pendampingan dalam mengurus dokumen pengganti melalui prosedur administrasi yang berlaku.
“Kita buka pos terkait dengan pengaduan untuk masyarakat yang ijazahnya terbakar,” ujar Heriansyah saat memberikan keterangan, Jumat (16/10/2026) sore.
Keberadaan posko tersebut diharapkan memudahkan warga dalam menindaklanjuti kehilangan dokumen pendidikan yang penting untuk berbagai keperluan, mulai dari melanjutkan pendidikan hingga memenuhi persyaratan administrasi pekerjaan.
Melalui layanan pengaduan, Disdikbud Kukar akan menerima laporan dan melakukan pendataan sebelum membantu mengarahkan proses penerbitan dokumen pengganti sesuai ketentuan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya melindungi hak pendidikan masyarakat setelah musibah kebakaran. Kehilangan ijazah tidak hanya berdampak pada pemilik dokumen, tetapi juga dapat menyulitkan keluarga ketika harus mengurus kembali berbagai keperluan yang membutuhkan bukti kelulusan.
Dukungan Disdikbud Kukar juga diberikan kepada tenaga pendidik yang menjadi korban kebakaran, terutama guru yang bertugas di lingkungan SDN 002 Tenggarong, Jalan Kartini, dan kawasan sekitarnya. Mereka yang tempat tinggalnya terdampak diberi kelonggaran dalam pemenuhan kehadiran kerja agar dapat mengurus kebutuhan keluarga dan memperbaiki rumah.
Heriansyah menjelaskan, kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi para guru yang masih harus menjalani proses pemulihan setelah kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal. Fleksibilitas kehadiran diharapkan memberi ruang bagi mereka untuk menyelesaikan urusan mendesak tanpa menambah beban di tengah situasi sulit.
“Kita berikan kelonggaran bagi guru yang terdampak itu untuk absen, di tempat posisi yang mereka sedang melakukan perbaikan di situ,” tutur Heriansyah.
Kelonggaran ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap kondisi darurat yang dialami tenaga pendidik. Penanganan dampak kebakaran tidak hanya menyangkut pemulihan fasilitas, tetapi juga perlu memperhatikan keadaan para guru agar mereka dapat kembali menjalankan tugas setelah kondisi memungkinkan.
Kerusakan Bangunan Diperkirakan Mencapai Rp2 Miliar
Dari hasil inventarisasi sementara, sejumlah perlengkapan pendidikan dilaporkan masih dapat digunakan. Heriansyah menyebut perangkat komputer sekolah tidak ikut terbakar, sedangkan kursi dan bangku belajar yang diperiksa juga masih dalam kondisi layak pakai.
“Kemarin enggak ada sih alat komputer yang terbakar itu tidak ada. Yang kursinya juga masih bisa kita gunakan. Alhamdulillah,” ungkapnya.
Meski beberapa perlengkapan berhasil diselamatkan, kerusakan pada bangunan tetap membutuhkan penanganan. Heriansyah memperkirakan biaya rehabilitasi fisik bangunan yang terdampak mencapai sekitar Rp2 miliar. Angka tersebut merupakan perkiraan kebutuhan untuk memulihkan bangunan agar dapat kembali dimanfaatkan.
“Kalau kerugian itu mungkin sekitar Rp2 miliaran, bangunan itu kalau kita rehabilitasi kembali lagi,” tambah Heriansyah.
Besaran kebutuhan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemulihan sarana pendidikan. Penanganan selanjutnya diperlukan agar fasilitas yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki dan mendukung kembali aktivitas sekolah.
Sementara itu, Disdikbud Kukar memastikan kegiatan belajar mengajar dijadwalkan kembali berlangsung mulai Senin setelah kebakaran. Namun, metode pembelajaran akan menyesuaikan situasi di lapangan, terutama apabila kondisi lingkungan belum sepenuhnya aman bagi siswa dan guru.
Sisa asap kebakaran menjadi salah satu faktor yang akan dipertimbangkan sebelum kegiatan tatap muka dilaksanakan. Apabila kualitas udara di sekitar sekolah masih berisiko mengganggu kesehatan dan pernapasan, pembelajaran dapat dialihkan sementara melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
“Senin ini sudah berjalan mereka, walaupun metodenya mungkin lihat lagi situasi dan kondisi. Kalau misalnya kondisi kita masih, asap masih cukup berbahaya, kita lakukan PJJ,” pungkas Heriansyah.
Disdikbud Kukar berharap penanganan dokumen pendidikan, penyesuaian kehadiran guru, serta pemulihan fasilitas dapat berjalan beriringan. Melalui langkah tersebut, kebutuhan warga terdampak tetap mendapat perhatian tanpa mengabaikan keselamatan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak. (ani/adv/ara)



