Pastikan Program Tepat Sasaran, Warga Miskin di Kutim Divalidasi Ulang
Pemkab Kutim bakal memvalidasi ulang data warga miskin di kabupaten tersebut. Sehingga program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan efektif.
Sangatta, intuisi.co–Masalah kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) terus mendapat perhatian pemerintah setempat. Keseriusan ditunjukkan dengan menyiapkan beberapa langkah strategis penanganan. Validasi data pun disiapkan guna memastikan jumlah warga miskin. Sehingga, program yang dicanangkan tepat sasaran.
Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, meminta agar data warga miskin dapat dipastikan terlebih dahulu. Sehingga jumlah penduduk miskin dapat benar-benar jelas. Berbagai aksi yang dijalankan pun nantinya bakal tepat sasaran. “Validasi data ini jadi hal terpenting saat ini. Angka yang ada saat ini masih perlu divalidasi ulang,” kata Kasmidi.
Orang nomor dua di Kutim tersebut menjelaskan, berdasar ketetapan BPS ada 14 kriteria penduduk miskin. Salah satunya luas rumah tak lebih 8 meter persegi dan berlantai tanah. Dalam sepekan makan daging, susu, dan telur hanya sekali. “Serta, tidak memiliki kendaraan apapun. Nah hal seperti ini sangat tidak mungkin di Kutim. Kalau ada, jumlahnya sedikit sekali. Makanya perlu sekali ada validasi,” paparnya.
Dinas Sosial (Dissos) Kutim pun ditunjuk menyelesaikan validasi tersebut. Kemudian, BPS menyinkronkan data untuk menjadi rujukan di seluruh instansi. Jika validasi data sudah terpenuhi, baru bisa dilakukan aksi pengentasan kemiskinan. “Validasi dulu baru ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Kami ingin ada data yang valid dulu,” imbuhnya.
Langkah berikutnya, Pemkab Kutim bakal menyiapkan berbagai program. Ditambah pula dengan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat. Terpenting, tidak ada lagi keraguan terhadap data penduduk miskin. “Jika benar penduduk miskin pasti kami beri bantuan yang sesuai,” katanya.
Kemudian, peran perusahaan juga akan dilibatkan. Program corporate social responsibility (CSR) dapat membantu penduduk miskin. Masuk pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. “Karena sudah terdata. Tinggal dilihat perusahaan apa yang beroperasi dengan desa bersangkutan. Kami akan dorong perusahaan beri bantuan,” tandasnya. (int02)
