
Tenggarong, intuisi.co- Keterbatasan akses menuju sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) membuat upaya pemadaman membutuhkan dukungan tambahan. Salah satu langkah yang tengah diupayakan pemerintah daerah adalah meminta bantuan helikopter kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan pemadaman melalui teknik penyiraman air dari udara atau water bombing.
Kecamatan Muara Kaman menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena kondisi geografisnya menyulitkan petugas menjangkau titik kebakaran. Selain akses darat yang terbatas, ketersediaan sumber air di sekitar lokasi juga menjadi kendala dalam proses pemadaman.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperkuat koordinasi dengan BNPB. Dukungan armada udara dinilai diperlukan untuk menjangkau kawasan yang tidak memungkinkan ditangani secara optimal menggunakan personel maupun peralatan pemadam di darat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, pemerintah daerah telah menerapkan pola penanganan cepat untuk menekan risiko meluasnya kebakaran. Salah satu upaya yang dilakukan ialah menetapkan target agar setiap titik api yang dapat dijangkau petugas bisa ditangani paling lama dalam waktu 1 x 24 jam.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1×24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” tutur Aulia, Minggu (1/11/26).
Meski demikian, target tersebut tidak serta-merta dapat diterapkan pada seluruh lokasi kejadian. Karakteristik wilayah yang berbeda membuat sebagian titik kebakaran membutuhkan metode penanganan khusus. Ketika akses darat sulit ditembus, kemampuan petugas untuk membawa peralatan dan menjangkau sumber air juga menjadi terbatas.
Kondisi di Muara Kaman menjadi salah satu contoh tantangan tersebut. Pemkab Kukar pun mengusulkan pemanfaatan helikopter agar proses pemadaman dapat dilakukan dari udara. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” terangnya.
Di sisi lain, Aulia menilai upaya pengendalian karhutla di Kukar sejauh ini masih berjalan cukup baik. Jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, kondisi kebakaran di wilayah Kukar dinilai masih dapat dikelola melalui kesiapsiagaan dan respons cepat perangkat daerah.
Apresiasi secara khusus disampaikan kepada personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar. Kedua instansi tersebut menjadi unsur utama dalam merespons laporan masyarakat, mengerahkan personel, dan melakukan pemadaman di berbagai wilayah.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” puji Aulia.
Walaupun demikian, pemerintah daerah memahami bahwa kapasitas penanganan di tingkat kabupaten memiliki keterbatasan. Terlebih, ketika kebakaran berlangsung di kawasan terpencil, pengerahan personel dan peralatan darat tidak selalu bisa dilakukan secara cepat. Dukungan dari pemerintah pusat karena itu dinilai penting untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla.
Aulia juga menaruh harapan pada rencana penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Status tersebut diharapkan dapat memperkuat mobilisasi sumber daya, termasuk dukungan armada dan peralatan untuk menangani kebakaran di wilayah yang sulit diakses.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganan karhutla bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Melalui koordinasi dengan BNPB dan kesiapsiagaan perangkat daerah, Pemkab Kukar berharap penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih efektif. Perpaduan pemadaman dari darat dan dukungan udara diharapkan mampu mengatasi kendala geografis, sehingga titik api di kawasan terpencil dapat segera ditangani sebelum meluas. (ani/adv/ara)



