Pemekaran Muara Kaman Tunggu Penyesuaian Kesepakatan Pembagian Desa

intuisi

24 Okt 2026 14:41 WITA

muara
Kantor Kecamatan Muara Kaman. (Istimewa)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali bergulir setelah keberadaan regulasi lama yang mengatur pembentukan kecamatan baru menjadi perhatian dalam pembahasan di DPRD Kukar.

Penelaahan aturan tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan proses penataan wilayah memiliki landasan hukum yang sesuai dengan ketentuan saat ini.

Pembahasan itu berlangsung dalam rapat sinkronisasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 1999. Regulasi yang diterbitkan puluhan tahun lalu tersebut ternyata telah memuat rencana pembentukan Kecamatan Sedulang di wilayah Muara Kaman.

Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, mengatakan keberadaan Perda Nomor 18 Tahun 1999 baru diketahui secara lebih terperinci dalam rangkaian pembahasan bersama Pansus DPRD Kukar. Padahal, aturan tersebut telah mengatur sejumlah hal mendasar terkait rencana pemekaran, mulai dari lokasi ibu kota kecamatan baru hingga enam desa yang menjadi bagian awal wilayah pemekaran.

“Kalau perda ini kita ketahui dari awal, berarti kita hanya tinggal menuruti perda yang ada ini. Kalau dari dulu kita tahu mungkin bisa lebih cepat, tinggal menambahkan atau mengubah dari perda yang ada,” kata Nadi Baswan saat menjelaskan dinamika regulasi tersebut, Sabtu (24/10/2026).

Meski telah memiliki dasar pengaturan, rencana pemekaran tidak dapat langsung dilaksanakan hanya dengan mengacu pada ketentuan lama. Pemerintah daerah bersama legislatif perlu menelaah kembali substansi Perda tersebut agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyesuaian juga diperlukan untuk mempertimbangkan perubahan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Sebab, perkembangan jumlah penduduk, akses transportasi, serta kondisi sosial geografis Muara Kaman menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan penataan kecamatan.

Di luar persoalan regulasi, penentuan komposisi desa menjadi bagian penting yang masih harus dibahas. Saat ini, Kecamatan Muara Kaman memiliki 20 desa.

“Namun, pembagian wilayah antara kecamatan induk dan calon kecamatan baru belum ditetapkan secara final,” sebutnya.

Penentuan desa yang nantinya masuk ke Kecamatan Sedulang maupun yang tetap berada di bawah Kecamatan Muara Kaman membutuhkan pertimbangan menyeluruh. Pemerintah kecamatan pun terus menjalin komunikasi dengan para kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menghimpun masukan sebelum keputusan diambil.

Pelibatan unsur masyarakat dinilai penting agar penataan wilayah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan administratif. Aspirasi warga, kesiapan desa, serta kebutuhan pelayanan sehari-hari juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pemetaan tersebut. Salah satunya aksesibilitas, terutama jarak tempuh warga menuju pusat pemerintahan kecamatan. Pembagian wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh.

Ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan, termasuk kondisi jalan, sarana transportasi, dan fasilitas pelayanan publik di desa yang berpotensi menjadi bagian dari kecamatan baru.

Selain itu, keseimbangan potensi ekonomi, sumber daya alam, serta batas wilayah dan adat antardesa perlu diperhatikan agar penataan tidak memunculkan persoalan baru setelah pemekaran.

Luas wilayah menjadi salah satu alasan yang mendasari kembali menguatnya pembahasan pemekaran Muara Kaman. Rentang jarak antardesa yang berjauhan selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi geografis tersebut turut berdampak pada kebutuhan operasional pemerintahan. Koordinasi lintas desa membutuhkan waktu dan biaya perjalanan yang tidak sedikit. Dalam kondisi tertentu, ongkos perjalanan untuk menjangkau wilayah tertentu bahkan dapat mencapai jutaan rupiah.

Jarak yang cukup jauh juga menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan fasilitas publik. Karena itu, pembentukan kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan.

Meski demikian, kepastian pemekaran masih bergantung pada hasil penelaahan regulasi dan kesepakatan mengenai pembagian desa. Penataan tersebut perlu dirancang secara matang agar pembentukan wilayah administrasi baru benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengubah struktur pemerintahan.

“Tujuan utama yang ingin dicapai melalui rencana pemekaran tersebut adalah pemerataan pembangunan,” tegas Nadi.

Ia berharap seluruh masyarakat Muara Kaman memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pembangunan dan pelayanan publik, termasuk warga yang tinggal di wilayah dengan akses geografis lebih sulit.

“Pada intinya pembangunan yang kita inginkan, itu saja sih pemerataan pembangunan. Jadi bagaimanapun, toh juga intinya tidak ada keinginan apa pun yang hanya maunya kita adalah pembangunan yang merata, yang adil,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!