Pemerintah Perlu Berikan Bantuan bagi Masyarakat Terdampak PPKM
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, berharap pemerintah menyertakan kebijakan penyaluran bantuan selama pemberlakuan PPKM darurat.
Samarinda, intuisi.co-Setelah turunnya Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021, Gubernur Kaltim, Isran Noor, menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) terkait pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, berharap kebijakan tersebut disertai penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ingub terkait PPKM Darurat tersebut tertuang dalam nomor 15 tahun 2021, diterbitkan 9 Juli 2021. Ditujukan kepada semua kepala daerah di provisi ini. Tak terkecuali camat, lurah, dan kepala daerah. Terutama bagi pejabat di Berau, Balikpapan, dan Bontang.
Dari ingub tersebut, PPKM Darurat di Kaltim berlaku per 12 Juli 2021. Sejumlah kebijakan pembatasan pun dikemukakan. Di sektor ekonomi seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, serta pasar swalayan, dibatasi buka hingga pukul 20.00 Wita. Beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
Sedangkan untuk tempat makan, minum, dari restoran, kafe, maupun lapak pedagang kaki lima, hanya boleh melayani take away alias tidak dapat makan dan minum di tempat. Ketentuan tersebut turut disertai sanksi mulai administratif hingga penutupan usaha.
Perlu Bantuan selama PPKM Darurat
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Ely Hartati Rasyid, menyebut bahwa PPKM memang sangat diperlukan menyikapi sebaran virus corona yang kembali hebat. Namun demikian, di sisi lain kebijakan itu juga membuat pendapatan masyarakat turun drastis.
Agar dampaknya tak kian memberatkan, Ely berharap pemerintah turut menyertakan kebijakan yang memberikan kepedulian dan perhatian di tengah PPKM. Misalnya dengan berikan bantuan ataupun kemudahan bagi para pelaku usaha.
“Saat ini masyarakat terkesan dipaksa pemerintah menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat sudah mengalah untuk menjalani itu tapi pemerintah tidak berikan timbal balik,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, saat ini tidak sedikit masyarakat mengeluhkan kebijakan PPKM. Terutama para pegiat usaha mikro kecil menengah atau UMKM. “Hal ini membuat ekonomi kita lumpuh. Seperti di Tenggarong ini kan penyekatan luar biasa, kasihan UMKM,” ujar Ely yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara.
Ely berharap pemerintah dapat membuat memberikan bantuan sehingga kebijakan PPKM tak membuat keadaan ekonomi kian mengkhawatirkan. “Memang dilema karena ini sama-sama mematikan. Kalau mereka beraktivitas terancam covid-19, tapi kalau tidak beraktivitas mereka akan terancam kelaparan,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
