
Tenggarong, intuisi.co– Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperluas melalui program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk menanggung iuran bagi 48 ribu pekerja rentan.
Program tersebut merupakan bagian dari Etam Sejahtera yang masuk dalam dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memberikan akses perlindungan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan penghasilan dan belum mampu membayar iuran jaminan sosial secara mandiri.
Sasaran program mencakup pekerja yang belum memiliki penghasilan tetap serta mereka yang memperoleh pendapatan di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan, terutama kecelakaan kerja dan kematian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan pelaksanaan program sudah berjalan. Pembayaran iuran untuk dua triwulan pertama atau periode enam bulan awal 2026 juga telah diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Ini sudah berjalan, sudah ada pembayaran untuk seisisi enam bulan ini,” kata Dendy, Kamis (5/11/2026).
Meski kuota program ditetapkan sebanyak 48 ribu pekerja, jumlah penerima yang tercatat dalam setiap tahap pembayaran tidak selalu sama. Menurut Dendy, perubahan tersebut mengikuti proses verifikasi dan pemadanan data yang dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap penerima memenuhi persyaratan.
Pada triwulan pertama, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tercatat menjangkau sekitar 31 ribu pekerja. Sementara itu, pada triwulan kedua, jumlah penerima yang memenuhi persyaratan administratif tercatat sebanyak 21 ribu orang.
Perbedaan jumlah tersebut berkaitan dengan proses penyaringan data penerima manfaat. Pemkab Kukar menerapkan mekanisme verifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Data yang bersumber dari pemerintah provinsi tersebut kemudian dicocokkan kembali dengan basis data Dinas Sosial Kukar. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk kriteria pekerja rentan.
“Dari data provinsi kita padankan di Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Sosial nanti keluar data pemadanannya. Itulah yang menjadi dasar kita untuk membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” terangnya.
Pengelolaan Program Beralih ke Dinas Sosial pada 2027
Selain menyampaikan perkembangan penyaluran bantuan, Dendy juga menjelaskan perubahan pengelolaan program jaminan sosial bagi pekerja rentan pada tahun mendatang.
Tahun 2026 menjadi periode terakhir bagi Distransnaker Kukar dalam menjalankan fungsi pengelolaan teknis program tersebut.
“Mulai 2027, pelaksanaan program beserta tanggung jawab penganggarannya akan dialihkan kepada Dinas Sosial Kukar,” sambungnya.
Perubahan instansi pengelola ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap nomenklatur perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan administrasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90.
Seiring peralihan kewenangan tersebut, anggaran sebesar Rp10 miliar yang sebelumnya dikelola melalui Distransnaker juga akan berpindah ke Dinas Sosial pada 2027. Dengan demikian, keberlanjutan program perlindungan bagi pekerja rentan tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah, meskipun instansi pelaksananya berubah.
“Jadi ini tahun terakhir Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan jaminan bagi tenaga kerja rentan. Tahun depan ada di Dinas Sosial dan anggarannya pun sudah berpindah Rp10 miliar ke Dinas Sosial tahun depan,” pungkas Dendy.
Melalui program Etam Sejahtera, Pemkab Kukar menargetkan semakin banyak pekerja berpenghasilan rendah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Proses pemadanan data dan pengalihan pengelolaan diharapkan dapat menjaga ketepatan sasaran sekaligus memastikan program tetap berjalan pada tahun-tahun berikutnya. (ani/adv/ara)



