Pemkab Kukar Data 219 Rumah untuk Penataan Bantaran Sungai Tenggarong

intuisi

6 Nov 2026 12:14 WITA

sungai
Pemkab Kukar resmi mengawali langkah awal proyek penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co- Penataan kawasan bantaran Sungai Tenggarong mulai memasuki tahap persiapan teknis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk mendukung proyek tersebut. Sebanyak 219 unit rumah warga yang berada di kawasan sasaran kini masuk dalam proses inventarisasi dan pendataan.

Program ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas tata ruang perkotaan sekaligus menghadirkan kawasan publik yang lebih tertata, aman, dan terintegrasi. Penataan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan kawasan tepian sungai agar memiliki fungsi yang lebih luas, baik dari sisi lingkungan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar saat ini melakukan pendataan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan, jumlah warga terdampak, serta kebutuhan penanganan di setiap titik sesuai perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED).

“Kawasan yang menjadi sasaran penataan telah dibagi menjadi tiga segmen pengerjaan. Pembagian tersebut dilakukan untuk mempermudah pemetaan lokasi sekaligus mengatur tahapan pelaksanaan proyek,” terang Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, Jumat (6/11/2026).

Segmen pertama berada di kawasan Taman Musik dan dilaporkan telah selesai dibersihkan. Selanjutnya, pengerjaan akan diarahkan ke segmen kedua yang membentang dari batas akhir segmen pertama hingga jembatan di sisi kanan Jalan Kartini.

Sementara itu, segmen ketiga mencakup kawasan di sisi seberangnya, mulai dari sisi kiri hingga Jembatan Mangkuraja yang lebih dikenal masyarakat sebagai Jembatan Besi.

Aidil menyebutkan, hasil inventarisasi sementara mencatat sekitar 219 unit rumah warga berada dalam cakupan kawasan penataan. Namun, penyelesaian dokumen teknis masih memerlukan koordinasi dengan sejumlah instansi karena sebagian wilayah yang ditangani berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sungai.

“Untuk saat ini, data yang sudah kami kumpulkan masih sekitar 219 unit. Kami masih menyelesaikan beberapa dokumen yang harus dilengkapi karena berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi teknis, seperti sungai yang menjadi kewenangan BWS,” ungkap Aidil.

Selain menyiapkan pembangunan fisik, Pemkab Kukar juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul selama proses penataan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat kawasan Jalan Kartini dan Jalan Mayjend Panjaitan selama ini menjadi tempat tinggal sekaligus lokasi usaha sejumlah warga.

Disperkim Kukar memastikan masyarakat yang selama ini menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut akan menjadi perhatian dalam penyusunan skema penataan. Pedagang sembako, pelaku usaha kuliner, hingga pemilik bengkel termasuk kelompok yang perlu mendapatkan solusi agar tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

Aidil menegaskan, penataan kawasan tidak boleh menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah berencana memprioritaskan warga yang memiliki usaha untuk memperoleh fasilitas niaga pengganti setelah pembangunan selesai.

“Warga yang memiliki usaha di sana mungkin akan diutamakan. Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan mereka tidak berjalan, karena mereka juga perlu penghidupan,” tegas Aidil.

Dalam dokumen perencanaan DED, telah disiapkan konsep penyediaan booth atau lapak usaha yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut nantinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis usaha agar tetap mendukung aktivitas ekonomi warga.

Meski demikian, penempatan usaha tertentu, terutama bengkel yang membutuhkan ruang operasional lebih luas, masih memerlukan kajian tersendiri. Penyesuaian tersebut diperlukan agar keberadaan fasilitas usaha tidak bertentangan dengan fungsi dan tata ruang kawasan yang baru.

Pemkab Kukar juga merencanakan pengembangan kawasan hasil penataan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi baru. Konsep yang disiapkan mencakup penyediaan ruang niaga, sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengelompokan kegiatan usaha berdasarkan jenisnya.

Untuk mendukung pengelolaan fasilitas ekonomi tersebut, Disperkim Kukar akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kukar. Sinergi antardinas diperlukan agar fasilitas yang dibangun tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan.

Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan seluruh dokumen teknis dan administrasi yang masih berproses. Disperkim Kukar menargetkan kelengkapan dokumen tersebut dapat dituntaskan pada 2026 sebelum memasuki tahapan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi akan menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan rencana pembangunan, tahapan penataan, hingga skema penanganan warga yang terdampak. Melalui komunikasi langsung, masyarakat diharapkan memperoleh gambaran mengenai perubahan kawasan serta alternatif yang disiapkan untuk menjaga keberlangsungan tempat tinggal dan usaha mereka.

“Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS), juga akan terus diperkuat mengingat adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan kawasan sungai,” pungkasnya. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!