
Tenggarong, intuisi.co- Penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita dan lanjut usia (lansia) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu penyelesaian sejumlah persiapan administratif dan teknis. Pemerintah daerah menargetkan dokumen perencanaan, regulasi standar biaya, serta pemutakhiran data calon penerima manfaat tuntas pada akhir Oktober 2026.
“Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program,” terang Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Kamis (15/10/2026).
Penyelesaian berbagai persyaratan tersebut diperlukan agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, sekaligus menghindari duplikasi pembiayaan dengan program serupa dari pemerintah pusat.
Dari sisi pemenuhan nutrisi, Dinas Kesehatan Kukar telah menyelesaikan perumusan menu harian yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi balita dan lansia. Setelah tahapan tersebut rampung, pembahasan kini berfokus pada penetapan harga acuan setiap porsi makanan bersama Dinas Sosial dan instansi terkait.
“Formulasi menu dari Dinas Kesehatan pada dasarnya sudah siap dan selesai dirumuskan. Saat ini kami bersama instansi terkait sedang mengordinasikan dan mengkaji besaran harga acuan per porsi berdasarkan standar menu tersebut,” ujar Arianto.
Penetapan standar biaya menjadi salah satu tahapan penting sebelum program dijalankan. Pedoman tersebut nantinya dapat digunakan pemerintah desa dan pelaksana teknis sebagai acuan dalam mengelola anggaran, sehingga pengadaan makanan memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keseragaman acuan harga juga diharapkan membantu mencegah perbedaan perhitungan biaya yang tidak sesuai kebutuhan. Selain itu, regulasi yang disusun sejak awal menjadi pegangan administratif bagi aparatur desa ketika melaksanakan program dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sinkronisasi Data Penerima
Ketepatan sasaran menjadi perhatian lain dalam persiapan program MBG di Kukar. Pemkab Kukar menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan dalam proses verifikasi penerima manfaat. Pemutakhiran tersebut diperlukan agar bantuan dari anggaran daerah tidak menyasar penerima yang telah memperoleh dukungan serupa melalui program pemerintah pusat.
Upaya penyelarasan data semakin penting seiring meluasnya pelaksanaan program MBG nasional hingga ke berbagai wilayah, termasuk melalui layanan di tingkat desa dan posyandu. Karena itu, data calon penerima perlu diperiksa dan disandingkan dengan cakupan program yang sudah berjalan sebelum alokasi anggaran daerah ditetapkan.
Melalui proses tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif dan melengkapi program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Verifikasi juga diharapkan dapat membantu menentukan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan MBG.
Adapun mekanisme penyaluran dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi penerima. Bagi kelompok balita, distribusi makanan direncanakan terintegrasi melalui jaringan Posyandu di setiap desa. Pola ini memungkinkan penyaluran bantuan berjalan beriringan dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak oleh petugas kesehatan.
Sementara itu, pendekatan bagi kelompok lansia akan menyesuaikan tingkat mobilitas dan kondisi fisik penerima. Lansia yang kesulitan menjangkau lokasi pembagian bantuan berpeluang memperoleh layanan pengantaran langsung ke rumah, sesuai kebutuhan dan mekanisme yang disiapkan pelaksana program.
Target Rampung Akhir Oktober
Arianto menegaskan penyelesaian dokumen perencanaan, kajian teknis, regulasi biaya, serta verifikasi calon penerima sebelum akhir Oktober menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan pelaksanaan programMBG. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah selanjutnya.
“Harapan kita pada akhir bulan ini seluruh dokumen perencanaan dan regulasi pendukung sudah klir secara menyeluruh. Apabila kondisinya memungkinkan, program ini bisa langsung direalisasikan di sisa waktu tahun anggaran ini. Namun jika belum, perencanaan yang matang ini akan menjadi pijakan yang pasti dan kuat untuk dieksekusi secara penuh pada awal tahun depan,” tegas Arianto mengakhiri.
Pemkab Kukar membuka peluang pelaksanaan program MBG pada sisa tahun anggaran 2026 apabila seluruh persiapan telah memenuhi ketentuan. Jika belum memungkinkan, dokumen yang telah diselesaikan akan menjadi dasar untuk pelaksanaan pada awal 2027. Kepastian jadwal tetap bergantung pada ketuntasan persiapan dan kesiapan teknis di lapangan. (ani/adv/ara)



