
Tenggarong, intuisi.co– Kepastian penggunaan aset daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), terutama terhadap lahan yang telah dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh lembaga pendidikan.
Salah satu yang tengah ditata ialah lahan SMK Geologi Pertambangan yang berada di kawasan aset milik pemerintah daerah dan telah digunakan melalui mekanisme pinjam pakai sejak 2001.
Pemkab Kukar meminta Yayasan Pendidikan Latimojong Kukar selaku pihak yang mengelola sekolah tersebut memperjelas kembali dokumen administrasi, termasuk rincian luas tanah yang dibutuhkan. Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang jelas sebelum menentukan kelanjutan pemanfaatan aset tersebut.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar dan sejumlah perangkat daerah terkait, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa permohonan pemanfaatan aset dari pihak yayasan sebenarnya telah diajukan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, karena pengajuan tersebut sudah berlangsung cukup lama, diperlukan pembaruan dokumen agar informasi mengenai objek dan luasan lahan yang dimohonkan dapat diketahui secara terperinci. Pemkab juga membuka ruang pendampingan teknis untuk membantu proses pengukuran.
“Permohonan mereka pada saat mengajukan itu perlu diperjelas. Tadi juga ada inisiatif dari teman-teman Dinas Perumahan dan Permukiman (DPPR) untuk membantu mengukur sementara, atau yang mungkin direncanakan oleh pihak yayasan,” ujar Dafip Haryanto.
Dafip menerangkan, lokasi SMK Geologi Pertambangan berada dalam kawasan aset daerah dengan luas keseluruhan sekitar 6,9 hektare. Area tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh sekolah, tetapi juga menjadi lokasi sejumlah fasilitas publik dan bangunan milik pemerintah maupun organisasi lainnya.
Beberapa fasilitas yang berada dalam kawasan tersebut antara lain Gedung KNPI, bekas Kantor Panji, Lapangan Pemuda, Taman Ulin, Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah dasar (SD), serta area SMK Geologi Pertambangan.
Banyaknya fasilitas yang berdiri dalam satu kawasan membuat penentuan batas lahan menjadi hal penting. Pengukuran secara terperinci diperlukan agar lokasi yang digunakan masing-masing pihak memiliki kejelasan dan tidak saling bersinggungan dengan peruntukan aset lainnya.
Kepastian luas lahan juga menjadi bagian dari pemenuhan aspek legalitas. Dengan dokumen yang lebih lengkap, pemerintah daerah dapat memastikan objek pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan yayasan sekaligus tetap memperhatikan kepentingan pengelolaan barang milik daerah.
“Penggunaan lahan oleh SMK Geologi Pertambangan ini kan sebelumnya berstatus pinjam pakai sejak tahun 2001. Dengan demikian, permohonan terbaru ini perlu diperjelas agar pemerintah daerah memiliki dasar administratif yang memadai untuk menentukan langkah dan bentuk tindak lanjut pemanfaatan aset tersebut,” tutur Dafip.
Pemkab Tetap Dukung Keberlangsungan Pendidikan
Penataan administrasi tersebut, lanjut Dafip, bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas pendidikan di SMK Geologi Pertambangan.
Pemkab Kukar tetap mendukung keberadaan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga terampil di bidang pertambangan dan geologi.
Meski demikian, pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Karena itu, setiap permohonan perlu dilengkapi dokumen yang menjelaskan objek, luas, serta kebutuhan penggunaan lahan secara jelas.
Setelah Yayasan Pendidikan Latimojong Kukar memperbarui dan melengkapi berkas permohonan, dokumen tersebut akan diteruskan kepada Bupati Kukar untuk memperoleh persetujuan atau disposisi. Tahapan berikutnya akan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta perangkat daerah teknis terkait.
Proses tersebut diharapkan dapat memperjelas status pemanfaatan lahan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Dengan administrasi yang tertata, keberlangsungan kegiatan sekolah dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum dan tertib pengelolaan aset pemerintah.
“Insyaallah, mudah-mudahan ini bisa segera clear karena sebenarnya sangat mendukung. Tentunya pemerintah daerah tidak mungkin tidak mendukung keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Kukar, tetapi seluruh proses pemanfaatan aset daerah tetap harus berjalan di atas aturan dan prosedur administrasi yang sah,” tutup Dafip. (ani/adv/ara)



