Pemkab Kukar Tampung 9 Ribu Usulan Pembangunan di Musrenbang RKPD 2024
Musrenbang menjadi forum masyarakat dan pemerintah membangun kesepahaman dan kesepakatan arah kebijakan pembangunan daerah.
Tenggarong, intuisi.co—Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Musrenbang ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan yang mereka butuhkan.
Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan bahwa musrenbang harus menjadi forum bersama bagi masyarakat dan pemerintah untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam acara tersebut, tercatat 9 ribu usulan pembangunan dari masyarakat telah disampaikan.
“Seluruh masyarakat Kukar harus terus berproses untuk membangun sinergitas dan kolaborasi untuk peningkatan pembangunan daerah tahun depan,” ujar Bupati Edi Damansyah dalam acara Musrenbang yang diadakan pada Kamis, 6 April 2023.
Bupati Edi meminta agar setelah Musrenbang ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek kelayakan usulan pembangunan tersebut. Ia juga mendorong penguatan pembangunan daerah berbasis potensi desa dan kecamatan, untuk memastikan kebijakan nasional yang merata, termasuk pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang menjadi program prioritas Pemkab Kukar.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sy Vanesa Vilna menambahkan bahwa penyusunan RKPD harus melibatkan komponen masyarakat. Sehingga program pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Dari semua usulan rata-rata mengacu ke belanja-belanja prioritas, belanja mandatori yaitu 20 persen bidang pendidikan, 10 persen kesehatan,” sebutnya.
Namun, Sy Vanesa Vilna menjelaskan bahwa kapasitas rill keuangan daerah Kutai Kartanegara sebesar Rp 4 triliun, dari total pendapatan Rp 7,9 triliun. Angka tersebut harus dikurangi dengan belanja mengikat, yaitu belanja gaji dan belanja wajib, kemudian baru belanja prioritas lainnya seperti belanja mandatory, belanja SPM, belanja program dedikasi, dan belanja prioritas nasional seperti kemiskinan dan stunting.
Sementara itu, usulan yang sudah terverifikasi di mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 1.324 usulan. Untuk tahapan proses verifikasi perangkat daerah ada 6.041 usulan, dan tahap proses verifikasi TAPD ada 1647 usulan. Setelah tahapan verifikasi RKPD dan Musrenbang Kabupaten, akan dilakukan penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2024 dan ditargetkan pada 10 hingga 20 April 2023.
“Dari usulan pokir yang sudah masuk di SIPD ada 5.229 usulan, dengan tahapan verifikasi di mitra OPD yaitu 5.209, yang baru diinput 1 pekan lalu,” pungkasnya. (*)
