Tenggarong, intuisi.co- Dorongan agar sektor usaha memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu agenda yang kembali ditegaskan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri.
Ia menilai, perusahaan yang selama ini beroperasi di Kukar perlu mengoptimalkan perannya melalui kepatuhan administrasi kendaraan dan pencatatan transaksi bahan bakar minyak (BBM), dua sektor yang menurutnya memiliki dampak nyata terhadap penerimaan fiskal daerah.
Aulia menyampaikan bahwa penggunaan kendaraan operasional dengan pelat nomor KT merupakan langkah sederhana namun memiliki efek langsung terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor yang dikembalikan pemerintah provinsi kepada Kukar.
Dengan semakin banyak kendaraan perusahaan terdaftar sebagai milik Kukar, maka perputaran fiskalnya akan tercatat sebagai bagian dari kontribusi daerah.
“Kita berharap seluruh perusahaan yang ada di Kukar menggunakan kendaraan berplat Kukar. Karena dari situ dana bagi hasilnya lumayan besar,” tegas Aulia, Jumat (24/10/2025).
Selain dari kendaraan, Aulia juga menyoroti aspek lain yang selama ini belum terkelola maksimal, yakni pencatatan Delivery Order (DO) pembelian BBM perusahaan. Setiap transaksi BBM yang dicatat sebagai konsumsi wilayah Kukar, katanya, akan memberikan nilai tambah bagi daerah melalui mekanisme fiskal yang berlaku.
“Kita juga berharap semua penggunaan bahan bakar itu Delivery Order-nya (DO) tercatat untuk Kukar. Itu juga tinggi kontribusinya,” tambahnya.
Lebih jauh, bupati menjelaskan bahwa strategi penguatan PAD ini berjalan beriringan dengan langkah pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Kukar mendorong tumbuhnya ekonomi baru melalui pariwisata, pertanian modern, UMKM, dan koperasi.
Salah satu program yang disorot Aulia adalah Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif yang ditujukan untuk memperkuat pondasi fiskal desa sekaligus menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari alokasi Dana Desa (ADD). Ketika desa mampu berdiri secara ekonomi, pemerintah kabupaten dapat memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Kalau fiskal desa kuat, maka desa akan mandiri. Pemerintah kabupaten pun bisa lebih fokus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),” jelas Aulia.
Ia juga menggarisbawahi dua pendekatan kunci untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah: memperluas pasar produk lokal dan menarik lebih banyak masyarakat luar berbelanja di Kukar. Perputaran uang dari aktivitas tersebut diyakini menjadi energi besar untuk menguatkan perekonomian daerah.
“Kalau orang luar datang dan belanja di Kukar, akan ada perputaran uang yang menguatkan PDRB kita,” pungkasnya. (adv/ara)
