Tenggarong, intuisi.co — Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin menegaskan perlunya langkah konkret memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul penurunan tajam pendapatan dalam Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Pendapatan Kukar yang sebelumnya mencapai Rp11,5 triliun, kini turun menjadi Rp11,18 triliun. Penurunan ini terutama dipicu berkurangnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih stagnan di kisaran Rp953 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah juga ikut disesuaikan, dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Sedangkan pembiayaan netto anjlok drastis dari Rp500 miliar menjadi hanya Rp165,9 miliar.
Rendi menjelaskan, faktor utama penyebab penurunan pendapatan adalah menyusutnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat — komponen yang selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah.
“Biasanya uang berputar di Kukar bisa lebih dari Rp10 triliun, tapi tahun depan hanya sekitar Rp5 triliun. Artinya, setengahnya hilang. Ini pasti berimbas pada pendapatan, perekonomian, hingga inflasi,” tegas Rendi, Senin (29/9/2025).
Meski kondisi fiskal menurun, Rendi memastikan bahwa program prioritas daerah tidak akan terganggu. Ia menekankan bahwa tidak ada proyek baru dalam APBD-P 2025, melainkan hanya dilakukan pergeseran anggaran antarpos untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan belanja.
“Semua program tetap berjalan sesuai APBD murni. Perubahan ini hanya pergeseran, tidak ada substansi yang berubah,” ujarnya.
Rendi mengingatkan, kondisi ini harus menjadi momentum bagi Pemkab Kukar dan DPRD untuk menggali sumber pendapatan baru dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
“Potensi Kukar memang harus digali lebih dalam. Kita tidak bisa hanya mengandalkan yang sudah ada. Inovasi baru dan ide segar dari DPRD maupun pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” katanya.
Ia menilai, sektor seperti pertanian modern, perikanan budidaya, pariwisata alam, serta pengelolaan aset daerah masih menyimpan peluang besar untuk menjadi sumber PAD baru jika dikelola secara inovatif dan terintegrasi.
“Kita harus melihat peluang baru. Kukar memiliki potensi luar biasa, baik dari sumber daya alam maupun ekonomi kreatif. Kalau ini dikelola dengan strategi yang benar, ketergantungan terhadap DBH bisa berkurang,” ujarnya menambahkan.
Selain mendorong diversifikasi ekonomi, Pemkab Kukar juga tengah mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan sistem pendapatan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan.
Rendi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tekanan fiskal. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap memprioritaskan program pro-rakyat, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta layanan dasar publik.
“Kita memang harus berhemat, tapi tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Fokus kita tetap pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan program Kukar Idaman,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat fondasi kemandirian fiskal daerah. Kukar, kata Rendi, perlu menyiapkan diri menghadapi fluktuasi pendapatan nasional yang bisa terjadi setiap tahun.
“DBH bisa naik turun, tapi kemandirian daerah harus tetap kita bangun. Kukar harus bisa berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaan, potensi, dan ekonomi lokal dengan tangannya sendiri,” pungkas Rendi. (rio/adv)
