Samarinda, Intuisi.co – Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengupas tantangan yang dihadapi beberapa sekolah di Benua Etam dalam meraih akreditasi. Kelangkaan fasilitas dasar menjadi hambatan besar bagi sekolah untuk mencapai status akreditasi yang memuaskan.
Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mencatat adanya kesenjangan yang signifikan antara persyaratan akreditasi dan kondisi aktual sekolah. “Contohnya adalah transformasi ruang kelas menjadi perpustakaan dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang akhirnya dikembalikan ke kondisi semula setelah proses pengajuan,” ujarnya. Puji, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa sekolah mengambil tindakan tersebut karena, saat mengajukan dana alokasi khusus, semua fasilitas sekolah yang diperlukan harus dilampirkan sesuai persyaratan akreditasi.
“Fasilitas yang dibutuhkan mencakup keberadaan perpustakaan, mushola, kantin sehat, ruang terbuka hijau untuk bermain, dan lain sebagainya,”
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi fasilitas sekolah menjadi fokus utama perbaikan yang sedang dikejar oleh DPRD Kaltim di berbagai unit pendidikan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan penyandang disabilitas. Selain itu, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda itu menyampaikan kekhawatirannya tentang dampak negatif kondisi fasilitas yang tidak memadai terhadap perkembangan karakter peserta didik. Menurutnya, kesadaran anak-anak terhadap keadaan sekolah yang kotor dan tidak terawat dapat membentuk perilaku dan karakter mereka. “Sangat disayangkan jika hal ini menjadi kebiasaan yang membentuk karakter anak-anak. Mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat,” ungkapnya.
Sebagai politisi dari fraksi Demokrat, Puji menyampaikan bahwa kondisi-kondisi tersebut seharusnya segera ditangani, terutama mengingat kekayaan Kaltim sebagai kota yang dikenal dengan hasil pertambangan yang melimpah dan APBD mencapai 26,15 triliun.
“Diperlukan peningkatan investasi di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kaltim untuk mencapai standar yang lebih baik,”
Mengatasi kekurangan fasilitas sekolah bukan hanya tanggung jawab birokratis, tetapi juga tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat setempat.
Pemerintah Provinsi Kaltim perlu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan fasilitas sekolah di seluruh wilayah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan aksesibilitas dana untuk renovasi dan pembangunan fasilitas sekolah.
Sumber dana yang cukup dan terarah akan memungkinkan sekolah-sekolah di Kaltim memenuhi persyaratan akreditasi dengan lebih baik. Dengan memastikan bahwa setiap sekolah memiliki perpustakaan, mushola, kantin sehat, ruang terbuka hijau, dan fasilitas lain yang dibutuhkan, langkah pertama menuju akreditasi yang lebih baik dapat diambil. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan jangka panjang untuk pemeliharaan fasilitas sekolah.
Membangun gedung baru mungkin menjadi solusi cepat, tetapi langkah-langkah untuk pemeliharaan rutin dan perawatan fasilitas yang ada juga harus diperhitungkan. Pendidikan bukan hanya tentang lingkungan fisik, tetapi juga tentang budaya perawatan terhadap fasilitas yang ada. Penting untuk menggali masukan dari para pendidik, siswa, dan orang tua tentang kebutuhan konkret mereka terkait fasilitas sekolah.
Dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, pendekatan yang holistik terhadap peningkatan fasilitas sekolah harus mencakup pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Pelatihan dan pendampingan untuk tenaga pengajar dan staf sekolah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola fasilitas dengan baik. Seiring dengan itu, peningkatan keterlibatan komunitas dalam pemeliharaan fasilitas sekolah juga perlu ditingkatkan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mempertimbangkan kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga nirlaba yang memiliki kepentingan dalam pembangunan pendidikan. Kemitraan semacam ini dapat membawa tambahan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mempercepat perbaikan fasilitas sekolah di Kaltim. Selain upaya konkret dalam meningkatkan fasilitas sekolah, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap proses akreditasi itu sendiri.
Apakah persyaratan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan atau perlu disesuaikan? Apakah proses pengajuan dana alokasi khusus sudah cukup efektif atau perlu diperbarui? Melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan fasilitas sekolah.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil selanjutnya dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata. Di samping itu, penting untuk memahami bahwa peningkatan fasilitas sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat. Semua pihak, termasuk orang tua, guru, siswa, dan masyarakat umum, perlu bersatu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan fasilitas sekolah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dengan menghadapi tantangan minimnya fasilitas sebagai sebuah panggilan untuk perbaikan, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Melalui investasi yang tepat dan kebijakan yang bijaksana, Kaltim dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan setiap generasi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
