Samarinda, intuisi.co-Penertiban bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) dari permukiman warga memasuki babak baru. Opsi relokasi dalam evaluasi. Sebagai calon pengganti, skema vertical housing atau community land trust (CLT) dikemukakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
“Kalau pernah melihat Kota London di Inggris, di sana ada yang namanya CLT, ada lima kawasan. Persis modelnya kayak di Sungai Karang Mumus,” ujar Andi Harun, seperti dilansir dari rilis resmi Pemkot Samarida, Senin, 21 Juni 2021.
Sebagai informasi, CLT pertama kali dibentuk pada 1969 silam di Georgia, Amerika Serikat. Sejak itu, banyak akademikus terinspirasi dan ingin menerapkannya di Inggris. CLT bisa disebut sebagai kelompok warga lokal yang membeli atau mendapatkan sebuah bidang tanah di suatu lokasi, kemudian membentuk organisasi berbadan hukum.
Relokasi Warga SKM Lebih Mahal
Lembaga tersebut kemudian mengelola aset tanah itu yang dikelola swadaya. Sehingga memungkinkan menyediakan hunian terjangkau sesuai pendapatan kelompok masyarakat. Meski demikian, disadari konsep tersebut tak sepenuhnya bisa diadopsi di Samarinda.
Yang berarti, Pemkot masih perlu mencari terobosan dengan memodifikasi skema tersebut menyesuaikan kondisi di Samarinda. Sehingga, opsi relokasi kelak tak mesti diambil dalam penertiban bantaran SKM. “Relokasi itu justru akan menelan biaya yang jauh lebih besar,” tutur Andi.
Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan jika gagasan tersebut bakal jauh lebih terjangkau bagi warga. Bangunan konsep CLT lebih ramah dari sisi harga. Sehingga bisa pula menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak mampu membeli atau menyewa hunian di lingkungan mereka.
Nilai-nilai skema CLT itu juga dapat digunakan untuk memberikan terobosan dalam penyediaan hunian terjangkau di tengah kota. “Selain itu, lahan ini nantinya dapat diperhitungkan secara komersial dengan menawarkan kepada pihak swasta membangun tempat wisata atau wisata kuliner,” imbuhnya.
Andi Harun pun melihat banyak keuntungan bisa didapat dari rencana tersebut. Samarinda bisa meminimalisasi kampung kumuh dan masyarakat mendapatkan hunian layak. Keuntungan lain adalah potensi meningkatkan pendapatan asli daerah alias PAD yang ujungnya juga membuka peluang ekstra dalam kesejahteraan rakyat.
“Dengan adanya kuasa dari masyarakat, segala aktivitas dan pengembangan lingkungan akan tetap mengikuti kebutuhan dan turut menyejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut dalam jangka panjang,” pungkasnya. (*)
