Politikus PDIP Sorot APBD Samarinda yang Langgar Surat Edaran Pemerintah
Aktivitas belanja di luar urusan kesehatan dan pendidikan masih ditemukan dalam penggunaan APBD Samarinda 2020.
Samarinda, intuisi.co – Penggunaan APBD Murni Samarinda 2020 sedang dalam sorotan. Aktivitas belanja di luar urusan kesehatan dan pendidikan masih ditemukan. Membuat wakil rakyat di parlemen bersuara.
“Padahal, surat edarannya ada lho. Tapi malah dilanggar. Bahkan, di APBD Perubahan juga dianggarkan kembali,” ujar Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya, dikonfirmasi Jumat petang, 25 September 2020.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan mengenai penyerapan anggaran yang mencapai Rp2,9 triliun dari Rp3,1 triliun APBD Murni 2020. Padahal setelah refocusing mestinya Rp2,5 triliun. Artinya, secara signifikan sektor ekonomi tidak sepenuhnya terpuruk karena pandemi virus corona.
“Ya, memang seharusnya ekonomi Samarinda tetap stabil. Samarinda merupakan kota jasa. Perputaran perekonomian bergantung proyek pemerintah,” imbuhnya.
Dengan sumber daya alam yang minim, kekuatan Samarinda adalah pembangunan. Memeriksa kondisi di lapangan, pihaknya pun berencana cek lokasi proyek. Bisa selesai atau tidak hingga akhir 2020 ini. Tujuan lainnya tentu mencari alasan pengerjaan tersebut berlanjut.
“Saya ada dengar kalau jalannya proyek karena pemenang lelang sudah ditetapkan sebelum surat edaran keluar,” ungkapnya.
Dia menambahkan, hingga saat ini Komisi III DPRD Samarinda belum mendapatkan informasi soal proyek mana saja yang berjalan di Samarinda. Pun demikian dengan urgensi proyek tersebut berlanjut.
“Makanya dalam waktu dekat kami melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait,” pungkasnya. (*)
