Samarinda, intuisi.co – Rata-rata durasi bersekolah masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) yang baru mencapai 10,2 tahun menjadi perhatian serius para legislator daerah. Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa capaian tersebut menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Darlis menyampaikan bahwa kebijakan pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim melalui program GratisPol memang sudah berada di jalur yang tepat. Namun menurutnya, persoalan utama justru terletak pada tingginya biaya hidup, bukan semata pada biaya sekolah seperti SPP atau UKT (Uang Kuliah Tunggal).
“Banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan bukan karena biaya sekolahnya, tapi karena mereka tidak sanggup membiayai kehidupan sehari-hari. Makan, transportasi, kos, itu semua mahal,” jelas Darlis saat diwawancarai oleh awak media pada Minggu (15/6/2025).
Ia pun mengusulkan agar perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim turut berkontribusi dalam sektor pendidikan. Khususnya dalam mendukung biaya hidup siswa dan mahasiswa melalui skema beasiswa atau bantuan sosial pendidikan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan juga punya tanggung jawab sosial. Bantuan mereka akan sangat berarti bagi anak-anak kita yang ingin sekolah tapi terhambat oleh biaya hidup,” tambahnya.
Tak hanya itu, Darlis juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan. Dia menyoroti perlunya peningkatan kompetensi guru dan dosen, serta perbaikan infrastruktur pendidikan agar program pendidikan gratis benar-benar efektif dan tidak sekadar simbolis.
“Gratis bukan berarti asal-asalan. Kalau guru dan fasilitasnya tidak berkualitas, maka program ini bisa kehilangan makna. Kualitas harus jadi prioritas,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengaitkan isu pendidikan dengan dinamika demografi di Benua Etam. Pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,8 persen menurutnya harus menjadi panggilan untuk memperkuat pembangunan SDM di wilayah tersebut.
“Berbeda dengan Jawa yang lebih fokus ke kebutuhan pangan, di Kaltim kita harus menjawab tantangan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena SDM yang unggul adalah fondasi masa depan daerah ini,” pungkas Darlis. (adv/rfh/ara)
