
Tenggarong, intuisi.co- Pemanfaatan Tangga Arung Square (TAS) di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Dari ratusan los yang tersedia, sebagian belum digunakan untuk aktivitas perdagangan meski kawasan tersebut telah disiapkan sebagai salah satu pusat perekonomian masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar kini menyiapkan pendataan serta verifikasi ulang terhadap seluruh los di kawasan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kondisi dan status masing-masing lapak, termasuk mengetahui pemegang hak, status kontrak, serta alasan los yang telah memiliki ikatan administrasi tetapi belum dimanfaatkan.
“Tangga Arung Square memiliki total 703 los. Dari jumlah tersebut, sekitar 530 los telah memiliki kontrak resmi. Sementara sekitar 170 los lainnya masih membutuhkan penyelesaian administrasi berupa penandatanganan kontrak,” terang Plt Kepala Disperindag Kukar, Burhanuddin, pada Rabu (30/9/2026).
Namun, persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada jumlah los yang belum memiliki kontrak. Disperindag juga mendapati adanya lapak yang secara administratif sudah terikat kontrak, tetapi tidak digunakan untuk kegiatan perdagangan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu melakukan pengecekan secara langsung agar data administrasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Pendataan nantinya mencakup identitas pemegang hak serta pihak yang menandatangani kontrak masing-masing los.
“Kalau sudah kami benahi semua tentu kami akan mencoba terobosan baru agar Tangga Arung Square bisa seperti yang diharapkan,” ujar Burhanuddin saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menurut Burhanuddin, pembenahan membutuhkan data yang akurat sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Karena itu, Disperindag akan membentuk tim lapangan untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh.
“Kami harus benar dulu. Nanti kami akan membentuk tim di lapangan untuk by name, siapa yang punya, siapa yang tanda tangan kontrak, siapa yang belum,” tegasnya.
Pendataan Jadi Dasar Penataan
Verifikasi tersebut sekaligus akan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab tidak optimalnya pemanfaatan los. Pemerintah ingin mengetahui apakah kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi, pemegang hak yang tidak lagi menjalankan usaha, atau kendala lain yang membuat aktivitas perdagangan tidak berjalan.
Burhanuddin menilai jumlah lapak yang harus ditata cukup besar sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memiliki gambaran menyeluruh agar kebijakan yang nantinya diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ini yang kami harus benahi di situ, karena ini bukan satu-dua orang, tapi ratusan yang harus kami benahi,” tambahnya.
Selain melakukan pendataan, Disperindag juga mengingatkan pemegang hak mengenai ketentuan pemanfaatan kios dan los yang merupakan bagian dari fasilitas pemerintah. Burhanuddin menegaskan, lapak tersebut tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan secara bebas kepada pihak lain di luar mekanisme yang telah ditentukan.
“Tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh dialihkan. Ini yang kami telaah, terus kami akan cari solusi kenapa mereka tidak berjualan di situ,” tandasnya.
Setelah proses administrasi dan validasi lapangan selesai, Disperindag Kukar akan menyusun langkah lanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan Tangga Arung Square. Pemerintah membuka kemungkinan menghadirkan skema baru agar kawasan tersebut dapat kembali menjalankan fungsi sebagai pusat perdagangan.
Pembenahan diperkirakan berlangsung bertahap karena jumlah los yang harus diverifikasi mencapai ratusan unit. Kondisi anggaran daerah pada 2026 juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola penataan kawasan tersebut.
Disperindag Kukar memastikan proses pembenahan akan diawali dengan penertiban data dan status masing-masing los. Setelah persoalan administrasi dan kepemilikan dapat dipetakan, pemerintah baru akan menentukan formula yang dinilai sesuai untuk mengoptimalkan kawasan perdagangan itu.
“Jadi kami butuh waktu untuk membenahi ini perlahan, biar semuanya bisa selesai dan tanpa ada persoalan ke depannya,” pungkas Burhanuddin. (ani/adv/ara)



