Samarinda, intuisi.co – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tengah mengusulkan pembangunan jalur pesisir (coastal road) yang akan menghubungkan Jembatan 1 Samarinda dengan Jalan Kapten Soedjono atau Jembatan Achmad Amins (sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Mahkota 2).
Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan di kawasan Jalan Otto Iskandardinata dan daerah Selili. Selain itu, jalan ini juga direncanakan akan dilengkapi dengan fasilitas seperti jogging track dan area untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Keinginan Rudy Mas’ud inipun dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut.
Dia menilai bahwa proyek jalan di atas air tersebut dapat menjadi simbol baru pembangunan dan inovasi di wilayah Samarinda.
“Kalau dirancang dengan baik, coastal road ini bisa menjadi wajah baru konektivitas Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat Samarinda. Ini menunjukkan semangat inovasi dan keberanian dalam membangun,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Kendati demikian, Reza memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa masih banyak wilayah di Kalimantan Timur, terutama di kawasan pedalaman, pesisir, dan perbatasan, yang mengalami kerusakan infrastruktur jalan. Menurutnya, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
“Banyak jalan provinsi yang rusak di wilayah-wilayah pelosok. Padahal jalan-jalan tersebut penting sebagai jalur penghubung antar kecamatan dan akses menuju layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Reza.
Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan proyek-proyek berskala besar dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Reza berharap pembangunan monumental seperti coastal road tidak mengesampingkan prioritas dasar warga.
“Jangan sampai proyek besar ini justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltim, tambah Reza, berkomitmen untuk terus mengawal program pembangunan agar berjalan seimbang antara visi strategis pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan harus menciptakan keadilan dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu yang akan terus kami kawal,” pungkasnya. (adv/rfh/ara)
