Samarinda, intuisi.co – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur serta penguatan reformasi birokrasi sebagai langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Statmen tersebut datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, yang juga sebagai juru bicara Fraksi Gerindra Kaltim. Menurut Reza, saat ini sebagian besar aktivitas ekonomi di Kaltim, sekitar 80 persen, masih terpusat di lima wilayah utama.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diperluas ke daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti Mahakam Ulu. Infrastruktur di Mahulu masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Kaltim. Hal ini terutama terlihat pada infrastruktur jalan dan aksesibilitas.
Namun, ada upaya untuk meningkatkan kondisi ini, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim yang menyoroti pentingnya pembangunan akses jalan menuju Mahulu.
Meskipun demikian, Mahulu juga telah menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dahulu, perjalanan antar kabupaten di Mahulu bisa memakan waktu berhari-hari, namun sekarang bisa ditempuh dalam hitungan jam.
Selain itu, hampir semua kampung di Mahulu kini sudah teraliri listrik 24 jam, dan sekolah-sekolah sudah tersedia dari tingkat dasar hingga atas.
Rumah sakit juga telah hadir, bahkan dengan dokter spesialis yang sebelumnya tidak ada. Meskipun ada kemajuan, tantangan dalam infrastruktur dan pelayanan dasar di Mahulu masih ada.
Namun, upaya untuk mengatasi kesenjangan ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya, program subsidi angkutan sungai untuk menekan biaya transportasi dan mengurangi angka kemiskinan. Jadi, meskipun masih ada kekurangan, Mahulu tidak sepenuhnya tertinggal dan terus berupaya untuk maju.
“Pembangunan fasilitas seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan sistem drainase harus disebar secara merata agar akses ke berbagai wilayah terbuka dan potensi ekonomi dapat berkembang lebih optimal,” ujar Reza, Jumat (06/6/2025).
Selain fokus pada infrastruktur, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi yang kuat. Mereka mendorong agar peta jalan reformasi disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke tingkat perangkat daerah dan pelaksanaan program tersebut dievaluasi secara berkala.
“Indeks reformasi birokrasi yang kerap mengalami penurunan perlu menjadi perhatian serius agar upaya reformasi tidak sia-sia,” tegasnya.
Proses pembahasan RPJMD ini akan dilanjutkan dalam forum panitia khusus (pansus) untuk mendalami isu-isu terkait dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai.
Di akhir penyampaian pandangannya, Reza mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dan berharap masukan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya.
“Kami menyampaikan terima kasih atas segala usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami,” pungkas Reza. (adv/rfh/ara)
