Samarinda, intuisi.co – Ribuan driver ojol (ojek online) demo di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa pagi (20/5/2025). Driver ojol berjaket hijau dan biru ini terhimpun dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Mereka bukan sekadar menuntut kenaikan tarif, tetapi memperjuangkan keadilan dalam lanskap ekonomi digital yang semakin timpang. Aksi yang digalang Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) ini menjadi gema dari keresahan serupa yang bergelora di banyak kota Indonesia.
Para driver ojol datang membawa tuntutan: penyesuaian tarif dan regulasi yang lebih berpihak, serta penghentian program promosi dari perusahaan aplikator yang dinilai menggerus penghasilan mereka hari demi hari.
Aksi ini bukan semata unjuk rasa lokal para driver ojol. Gerakan ini terhubung dengan aksi serentak di berbagai daerah Indonesia. Di Samarinda, AMKB menyuarakan lima poin utama: kenaikan tarif bersih layanan penumpang dan barang, penetapan tarif dasar yang adil, ketetapan tarif bersih bagi taksi online, pembentukan undang-undang transportasi online, serta penghentian promosi dari aplikator yang dianggap membebani mitra.
Di tengah barisan massa, Ivan Jaya, koordinator aksi, menyuarakan kegelisahan yang selama ini terpendam. Para pengemudi, menurutnya, kian terjepit antara tarif rendah dan promosi gencar yang justru mendevaluasi nilai kerja keras mereka.
“Kami, para driver ojol, minta gubernur Kaltim menyampaikan tuntutan kami ke Kemenhub dan membuka ruang dialog dengan aplikator. Jangan biarkan pengemudi terus-menerus dikorbankan,” kata Ivan, lantang.
Ada 10 Ribu Driver Ojol di Kaltim
Dengan jumlah anggota yang diklaim mencapai 10 ribu orang di seluruh Kalimantan Timur, Ivan berharap pemerintah hadir bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, tapi sebagai penengah yang memihak pada kesejahteraan rakyat—terutama pekerja informal yang menopang roda transportasi digital dari balik kemudi.
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan sikap terbuka dan mendukung perjuangan para pengemudi ojol. Pemerintah Provinsi, kata dia, siap menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi itu kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang memegang kendali atas kebijakan tarif.
“Driver ojol adalah bagian penting dalam mendukung denyut ekonomi masyarakat, utamanya sektor UMKM. Pemprov akan memfasilitasi audiensi dan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat karena soal tarif sepenuhnya kewenangan nasional,” ujar Seno Aji.
Senada dengan Seno, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, menegaskan bahwa wewenang penetapan tarif berada di tangan Kemenhub dan aplikator. Pemprov hanya berperan sebagai perantara yang memastikan suara mitra pengemudi sampai ke Jakarta.
“Aspirasi ini kami tampung dan akan kami teruskan. Tapi tentu saja ada tahapan teknis. Penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan serta-merta tanpa perhitungan matang,” kata Irhamsyah.
Ia juga menyebut, Pemprov tengah mempertimbangkan opsi untuk memanggil seluruh aplikator yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur. “Tujuannya meminta evaluasi terhadap kebijakan promosi yang dianggap menekan penghasilan mitra pengemudi,” pungkasnya. (*)
