Rp600 Miliar Dibutuhkan untuk Enam Kawasan Perdesaan, Ini Strategi DPMD Kukar

intuisi

5 Nov 2026 10:28 WITA

Kukar
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Arianto. (Intuisi.co)
Banner Diskominfo Kukar

Tenggarong, intuisi.co– Rencana penguatan pembangunan berbasis kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi kendala pembiayaan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat program alokasi Rp100 miliar untuk setiap kawasan perdesaan belum dapat direalisasikan meskipun persiapan konsep dan pemetaan wilayah telah dilakukan.

Program yang menjadi salah satu dedikasi dalam Kukar Idaman Terbaik tersebut dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi desa.

Namun, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum memungkinkan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar harus menyesuaikan rencana pelaksanaannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan enam kawasan perdesaan sebagai dasar pelaksanaan program.

Penetapan kawasan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan arah pembangunan, mengidentifikasi potensi wilayah, serta menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan.

“Program Rp100 miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Program ini ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa dalam memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa,” kata Arianto, Kamis (5/11/2026).

Melalui konsep pembangunan berbasis kawasan, pemerintah daerah ingin mendorong desa-desa yang berada dalam satu wilayah potensial agar dapat menyusun dan menjalankan pembangunan secara terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi pola pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri serta membuka peluang kerja sama antardesa.

Dengan terbentuknya enam kawasan perdesaan, kebutuhan anggaran ideal untuk menjalankan program tersebut diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Angka itu berasal dari perhitungan alokasi Rp100 miliar untuk masing-masing kawasan.

“Nominal tersebut masih berupa estimasi kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan,” sambung Arianto. Anggaran Rp600 miliar belum tersedia dalam APBD Kukar sehingga belum dapat langsung dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan di enam kawasan tersebut.

Menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, DPMD Kukar mulai menyiapkan alternatif pembiayaan melalui sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Strategi ini dilakukan dengan menginventarisasi berbagai kegiatan pembangunan yang telah maupun sedang dilaksanakan OPD di wilayah enam kawasan perdesaan.

Melalui skema tersebut, kebutuhan anggaran Rp100 miliar per kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada penyediaan dana baru. Program dan kegiatan OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan kawasan nantinya akan dihimpun sebagai bagian dari kompilasi anggaran pembangunan.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan yang sudah masuk dalam perencanaan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, pembangunan kawasan dapat diarahkan secara lebih terpadu tanpa harus menambah beban belanja daerah dalam jumlah besar sekaligus.

“Rencananya, kita akan menyusun konsep dengan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh beberapa OPD di kawasan tersebut. Kegiatan-kegiatan itu nantinya akan menjadi bagian dari alokasi anggaran Rp100 miliar tersebut,” jelasnya.

Sinkronisasi tersebut juga menjadi upaya untuk memastikan program pembangunan antarsektor saling mendukung. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan secara terpisah diharapkan dapat diarahkan pada sasaran pembangunan kawasan yang sama, sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Meski skema perencanaan mulai disiapkan, pelaksanaan program tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pemkab Kukar belum dapat memastikan realisasi alokasi anggaran tersebut sebelum kapasitas fiskal memungkinkan.

DPMD Kukar berharap kemampuan APBD dapat semakin membaik dalam satu hingga dua tahun mendatang. Jika kondisi keuangan daerah sudah lebih memadai, program pengembangan kawasan perdesaan diharapkan dapat mulai dijalankan secara bertahap.

Arianto menyebut besarnya kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan waktu pelaksanaan. Karena itu, pematangan konsep dan penyelarasan kegiatan antar-OPD menjadi tahapan penting sebelum program direalisasikan.

“Mudah-mudahan, ketika APBD kita sudah memadai, program ini bisa direalisasikan dan semoga dalam satu hingga dua tahun ke depan program ini bisa dilaksanakan karena anggaran Rp100 miliar per kawasan memang cukup besar,” tutup Arianto.

Melalui program ini, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan perdesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal melalui kolaborasi antardesa. Namun, realisasinya masih bergantung pada kesiapan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah dalam beberapa tahun ke depan. (ani/adv/ara)

Ikuti berita-berita terbaru Intuisi di Google News!