Samarinda, intuisi.co – Kota Balikpapan menjadi salah satu kota dengan pembangunan yang cukup baik. Banyaknya kunjungan masyarakat luar menjadi bukti. Kota yang terkenal dengan minyak itu harusnya mendapatkan porsi lebih dari pembenahan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Sayangnya, meski menyumbang pendapatan yang besar untuk negara, Kota Balikpapan masih hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi.
Hal itu tentu mengundang banyak perhatian dan kritik, mulai dari masyarakat dalam kota hingga luar kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle yang juga menyebut Kota Balikpapan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, keterbatasan dana di tingkat pemerintah kota (Pemkot) masih menjadi kendala utama dalam mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor penting. Hal ini disoroti oleh Sabaruddin, yang menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, untuk pembangunan di kabupaten/kota.
Menurut Sabaruddin, kemampuan fiskal Kota Balikpapan belum memadai untuk membiayai program pembangunan di semua sektor prioritas. Oleh karena itu, keterlibatan Pemrpov Kaltim memang diperlukan sebagai mitra strategis, untuk memastikan kelanjutan dan pemerataan pembangunan.
“Jika sinergi antara provinsi dan kota tidak terjalin dengan baik, maka pembangunan akan berjalan tidak optimal,” kata Sabaruddin saat dikonfirmasi, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan bahwa hubungan koordinatif antara DPRD Kaltim dan DPRD Kota Balikpapan, khususnya Komisi II dan Komisi III ini perlu diperkuat. Melalui komunikasi intensif, ia berharap agar program-program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat dieksekusi secara efektif.
Selain itu, Sabaruddin juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan. Sebab, menurutnya perencanaan berbasis data valid akan meningkatkan efektivitas pengajuan anggaran kepada pemerintah provinsi.
“Validitas data menjadi penentu agar setiap bantuan anggaran yang dikucurkan benar-benar menyasar kebutuhan mendesak di lapangan,” katanya.
Ia menyatakan bahwa Komisi II DPRD Kaltim terus mendorong pemerataan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah dengan potensi besar seperti Balikpapan namun terkendala anggaran. Pendekatan kolaboratif dan berbasis bukti diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. (adv/rfh/ara)
