Samarinda, intuisi.co – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono soroti jelang proses penyegaran di jajaran direksi sejumlah perusahaan daerah (Perusda) di Benua Etam. Dia mengingatkan, agar mekanisme seleksi dijalankan secara terbuka dan profesional, tanpa adanya intervensi atau titipan dari pihak manapun.
Ia menekankan bahwa proses rekrutmen direksi harus dilaksanakan secara transparan agar publik dapat ikut mengawasi dan memastikan bahwa yang terpilih adalah sosok yang benar-benar layak.
“Praktik titipan itu rawan terjadi. Tapi kita ingin ini terbuka. Nantinya peserta seleksi bisa dilihat secara online, termasuk latar belakangnya. Ini penting agar publik bisa menilai,” ujar Sapto, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, masa jabatan sejumlah direksi Perusda akan berakhir antara Mei hingga Juli 2025. Namun ia menegaskan, keputusan akhir pengangkatan direksi tetap berada di tangan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Soal waktu pastinya, kita tunggu keputusan dari Pak Gubernur. Beliau yang memiliki kewenangan penuh terkait Perusda,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan pentingnya memilih figur yang tepat, dengan kompetensi dan rekam jejak profesional yang kuat. Dirinya menolak jika penunjukan dilakukan semata-mata karena hubungan kedekatan pribadi.
“Direksi harus profesional. Harus punya kemampuan dan integritas. Jangan hanya bekerja formalitas, tapi mampu membawa kemajuan, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ia menyatakan, kedekatan personal tidak boleh dijadikan dasar dalam mengisi jabatan strategis. “Kalau nilainya buruk, meskipun teman dekat, ya tidak layak. Tapi kalau memang profesional dan terbukti bagus, tentu layak diberi kesempatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sapto mendesak agar seluruh proses seleksi, mulai dari pengumuman, tahapan, hingga hasil akhir diumumkan secara terbuka dan bisa diakses masyarakat.
Dia juga menegaskan pentingnya panitia seleksi yang independen dan bebas dari tekanan politik. “Kita harus jaga kepercayaan publik. Ini menyangkut aset dan uang rakyat. Tidak boleh ada permainan dalam proses ini,” ujarnya.
Sapto menegaskan, pihaknya akan mengawasi ketat jalannya seleksi. Ia juga menyiratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perusda yang ada, meski tidak menyebutkan secara spesifik perusahaan mana saja.
“Saatnya melakukan pembenahan. Banyak hal yang perlu dievaluasi. Kita berharap proses ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
