Samarinda, intuisi.co – Sektor perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai kembali bergeliat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan lampu hijau bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan rapat dan kegiatan di hotel. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.
Dalam keterangannya kepada media, Sarkowi menilai keputusan tersebut sebagai langkah positif yang memberi angin segar bagi pelaku usaha perhotelan yang sebelumnya terdampak larangan serupa.
“Ada arahan terbaru dari Kemendagri yang memperbolehkan kegiatan instansi pemerintah dilakukan kembali di hotel,” kata Sarkowi, Senin (09/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi terhadap efisiensi anggaran dan dampak yang ditimbulkan pada sektor usaha. Menurutnya, larangan sebelumnya memang bertujuan efisiensi, namun tidak bisa dipungkiri telah menimbulkan tekanan ekonomi, khususnya bagi industri perhotelan.
“Memang ada pertimbangan efisiensi, tapi nyatanya banyak keluhan dari pelaku usaha hotel akibat kebijakan pembatasan tersebut,” lanjutnya.
Dengan diberlakukannya kelonggaran ini, Sarkowi mengajak hotel dan pihak instansi untuk saling menyesuaikan diri. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dalam hal paket layanan maupun biaya agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi pemerintah.
“Poin pentingnya adalah bisa mengatur ulang paket dan anggaran. Ini soal kerja sama bisnis yang saling menguntungkan,” tuturnya.
Sebagai politisi dari Partai Golkar, Sarkowi juga menaruh perhatian pada keberadaan hotel lokal. Ia berharap kebijakan baru ini bisa dimanfaatkan oleh hotel-hotel lokal untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung kegiatan pemerintah.
“Hotel lokal juga perlu didorong agar dapat bersaing. Fasilitas harus disesuaikan, tapi yang lebih penting adalah adanya komunikasi dan kesempatan yang setara,” tutupnya.
Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengizinkan Pemerintah Daerah menggelar kegiatan di hotel ibarat buah simalakama. Kebijakan itu dinilai tak berbanding lurus dengan efisiensi yang sedang dijalankan.
Dengan adanya efisiensi ini jikalau kegiatan di hotel cukup sulit. Mengingat anggaran di dinas dan badan sebagian besar sudah terpangkas.
Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan relaksasi kebijakan kelonggaran aturan larangan rapat di hotel seiring efisiensi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menjelaskan pemda diizinkan kembali melaksanakan kegiatan, rapat di hotel guna mendorong perputaran ekonomi lokal dan meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah.
“Karena itu Pak Mendagri memutuskan untuk mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel untuk mendorong perputaran roda ekonomi di daerah. Memaksimalkan belanja pemerintahan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Bima Arya.
Menurut Bima, pelaksanaan kegiatan harus tetap selektif. Pemda harus mengedepankan substansi kegiatan dan membatasi frekuensi agar tidak menjadi pemborosan anggaran. Namun Kemendagri belum mengeluarkan ketentuan teknis perihal pembatasan biaya atau standar penggunaan hotel. (adv/rfh/ara)
