Samarinda, intuisi.co – Kalimantan Timur dikenal kaya akan sumber daya pangan dari berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun, potensi tersebut dinilai belum optimal dimanfaatkan karena belum adanya sistem terpadu yang menghubungkan seluruh rantai pasok pangan di wilayah ini.
Provinsi ini memiliki lahan yang luas dan beragam, serta didukung oleh berbagai jenis tanaman pangan dan komoditas pertanian. Potensi ini menjadikan Kaltim sebagai target untuk menjadi lumbung pangan baru.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menekankan pentingnya pembangunan sistem yang terintegrasi guna menjaga ketahanan pangan jangka panjang, terutama dengan adanya perpindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Sarkowi, meskipun potensi pangan di Kaltim sangat besar dan beragam, belum terdapat koordinasi yang efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut.
“Distribusi pangan di Kalimantan Timur sangat luas, tapi tanpa sistem yang menyatukan produksi, distribusi, dan pasar, kita akan sulit memenuhi kebutuhan yang meningkat akibat pertumbuhan IKN,” ujar Sarkowi, Rabu (04/6/2025).
Ia juga memperingatkan bahwa tanpa sistem yang solid, provinsi ini bisa bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang berisiko mengganggu stabilitas pangan di masa depan.
Sarkowi menegaskan perlunya membangun ekosistem pangan lokal yang kuat dan terintegrasi dalam kebijakan yang berkelanjutan.Ia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga Otorita IKN, untuk bekerja sama dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh.
“Ketersediaan pangan bukan hanya soal jumlah bahan makanan, tapi juga bagaimana menyusun sistem yang tahan lama dan berkelanjutan dengan sinergi lintas sektor,” kata Sarkowi.
Selain itu, penguatan sektor pangan lokal diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan pusat produksi baru di sekitar wilayah IKN.
Sarkowi menambahkan bahwa pemetaan potensi daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan sangat penting agar pembangunan sektor pangan lebih tepat sasaran dan inklusif.
“Dengan membangun sistem terintegrasi sejak awal, Kaltim tidak hanya dapat mendukung pasokan pangan IKN, tapi juga menjadi contoh kemandirian pangan nasional,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
