Samarinda, intuisi.co– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi meluncurkan dan mulai mengimplementasikan program kesehatan GratisPol sejak bulan lalu. Program ini menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud, bersama Wakil Gubernur Seno Aji untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Salah satu kemudahan yang ditawarkan melalui GratisPol adalah warga Kaltim yang menjalani pengobatan di luar daerah kini cukup menunjukkan KTP asli Kaltim agar dapat memperoleh layanan gratis melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini mengalami kendala administrasi ketika berobat di luar wilayah.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zary, mengatakan bahwa pihak dewan telah aktif berdiskusi dengan BPJS Kesehatan Samarinda untuk menindaklanjuti sejumlah evaluasi terkait kualitas layanan yang masih perlu diperbaiki.
“Kami ingin BPJS Kesehatan segera merespons hasil evaluasi yang telah kami sampaikan. Gubernur juga sudah mengetahui sejumlah keluhan dari masyarakat,” ujar Sarkowi, Senin (12/5/2025).
Sarkowi menyoroti pentingnya perbaikan dalam merespons pengaduan masyarakat, baik yang terjadi di dalam maupun luar wilayah Kaltim. Menurutnya, masih terdapat persoalan dalam sistem pelayanan yang harus segera diatasi agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang optimal dan tidak mengalami hambatan administrasi.
Selain itu, Sarkowi menekankan perlunya pemutakhiran data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar data pasien yang berobat tercatat dengan tepat dan akurat. “Pemutakhiran data sangat penting agar sistem berjalan lebih akurat dan pelayanan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi dan penyesuaian kebijakan terkait pembaruan data akan terus dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif. Saat disinggung soal dampak penggunaan layanan terhadap anggaran, Sarkowi mengakui ada pengaruh terhadap perhitungan biaya, namun hal ini sudah diperhitungkan sebelumnya.
“Memang berdampak, tapi hal itu sudah dihitung. Apalagi kita sedang berada di pertengahan tahun anggaran,” jelasnya.
Sarkowi menambahkan bahwa anggaran tahun 2025 masih mengikuti perencanaan dari pemerintahan sebelumnya, dan pengelolaan anggaran secara penuh oleh Gubernur Rudi Mas’ud akan dimulai pada 2026. Namun, dengan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, kemungkinan terjadi pergeseran alokasi anggaran agar program-program baru seperti GratisPol dapat tetap berjalan. (adv/rfh/ara)
