Tenggarong, intuisi.co- Rencana peluncuran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, harus tertunda. Program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera ini belum bisa dijalankan karena ketiadaan gedung yang layak.
Sebagai bagian dari kebijakan nasional yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif. Di tingkat daerah, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kukar.
Yuliandris Suherdiman, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, menyebut bahwa program ini memiliki pendekatan yang berbeda dari sekolah konvensional.
“Ini bukan sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Kurikulumnya berbeda dan pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin. Presiden ingin semua anak punya kesempatan yang setara untuk berhasil,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Dalam pelaksanaannya nanti, Sekolah Rakyat akan mengadopsi tiga jenis kurikulum yang bersifat adaptif dan kontekstual. Tujuannya adalah menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan umum agar tetap bisa belajar secara menyeluruh.
Sayangnya, Kukar belum memiliki fasilitas pendukung seperti balai pelatihan atau asrama yang bisa dimanfaatkan. “Kami belum punya gedung sendiri. Bahkan untuk operasional UPTD kami masih tergabung ke wilayah Temanggung dan Banjarmasin. Ini yang menjadi kendala utama,” jelas Yuliandris.
Meski belum membuka pendaftaran siswa, Dinsos Kukar mulai menyiapkan proses perekrutan tenaga pengajar.
Para calon guru akan direkrut dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kukar, sementara proses seleksi akan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan.
Tugas pemerintah daerah, lanjut Yuliandris, lebih pada penyediaan sarana awal dan dukungan tenaga kerja lokal. Sekolah Rakyat sendiri nantinya akan berada di bawah pengelolaan penuh Kemensos.
Ia berharap ada sinergi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan fasilitas. “Karena pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat miskin. Tanpa dukungan infrastruktur, semangat inklusi ini sulit diwujudkan,” pungkasnya. (adv/ara)
