Siaga Karhutla, Kaltim Harap Hujan Terus Turun
Kaltim siaga karhutla hingga November 2023. BPBD koordinasi dengan OPD terkait. Harapan hujan makin intens pada akhir Oktober.
Samarinda, intuisi.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan status siaga bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga 30 November 2023. Keputusan ini diambil mengingat kondisi iklim yang kering dan panas akibat fenomena El-Nino.
Surat Keputusan (SK) Nomor 100.3.3.1/K.620/2023 tentang penetapan status siaga bencana tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor semasa masih menjabat pada 21 Agustus 2023. Dalam SK tersebut, Isran memerintahkan pembentukan pos komando dan pos lapangan yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana.
“Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim Tahun 2023,” bunyi salah satu poin dalam SK tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Tresna Rosano, mengatakan bahwa SK tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapsiagaan karhutla dengan mengundang stakeholder terkait karhutla dan perubahan iklim.
“Status siaga ini ditetapkan karena kita masih belum memastikan perubahan iklim yang terjadi karena fenomena El-Nino ini. Kita tidak tahu ke depannya gimana. Apa tambah parah, namun sampai saat ini kita tetapkan siaga,” ujar Tresna, yang akrab disapa Nono, kepada wartawan di Samarinda, Kamis (26/10/2023).
Nono mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan titik-titik rawan karhutla di Kaltim. Terdapat empat daerah yang rawan yakni Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.
“Dari BMKG kemarin ada 60 titik panas, dan hasil rakor sudah kami sebar. Cuma penetapan ini jadi dasar untuk mereka bergerak,” lanjutnya.
Nono menambahkan bahwa BPBD Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak, seperti Dinas Pertanian Kaltim, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, BMKG, Balai Wilayah Sungai, dan OPD terkait lainnya.
Ia juga menghimbau BPBD kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti SK tersebut. Ia berharap agar status siaga ini pun tidak berlangsung lama dan tidak meningkat menjadi status darurat.
“Jangan sampai ini jadi status darurat. Ini kekeringan jangan lama. Dari BMKG akhir September atau Oktober sudah mulai hujan,” pungkasnya. (BPBDKaltim/Adv/Tya)
