Siti Rizky Amalia Sesalkan KEK MBTK Maloy Belum Bisa Optimal
KEK MBTK Maloy telah berdiri kawasan perkantoran yang sayangnya belum sepenuhnya terisi hingga belum bisa dioptimalkan sampai sekarang.
Samarinda, intuisi.co-Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Siti Rizky Amalia, mendorong Pemprov Kaltim segera mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) Maloy, Kutai Timur. Fasilitas tersebut telah terbangun namun belum termanfaatkan benar sampai saat ini.
KEK MBTK Maloy diresmikan langsung Presiden RI Joko Widodo pada 2019 silam. KEK MBTK ditetapkan melalui PP Nomor 85/2014. Berdiri di lahan seluas 557,34 hektare. Pada 2025, ditarget bisa menarik investasi Rp34,3 triliun.
KEK tersebut juga disiapkan sebagai pusat industri pengolahan dan ekspor crude palm oil (CPO) terbesar Kalimantan. Tak lepas dari nilai tambah lainnya yang masuk geostrategis karena terletak di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
Artinya, KEK Maloy menjadi lintasan laut perdagangan nasional hingga internasional. Khusus nasional, kawasan ekonomi tersebut bakal mengintegrasikan Kalimantan dan Sulawesi lewat jalur transportasi penyeberangan feri Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju.
Untuk internasional, dari sisi jarak tempuh ke Jepang, KEK Maloy dapat memangkas waktu jarak hingga seperempat waktu bila menggunakan jalur Jakarta dan Singapura. Sebab, dari KEK Maloy ke Jepang hanya berjarak 4 ribu kilometer.
Sedangkan, jika dari Jakarta dan Singapura memerlukan jarak 5,3 ribu kilometer. Ini lah kelebihan yang menjadikannya magnet bagi negara lain untuk megimpor CPO dari Kaltim. Sayangnya, hingga kini potensi itu belum juga terlihat.
“KEK Maloy sudah beridri kantor. Tapi pengamatan kami hanya digunakan untuk memancing dan olahraga,” sesal Siti Rizky Amalia yang merupakan wakil rakyat daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau tersebut.
Setelah diresmikan Jokowi, sebenarnya tak sedikit investor meninjau KEK Maloy. Beberapa di antaranya bahkan telah menandatangani nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU). Namun demikian, infrastruktur dasar yang belum lengkap membuat investor tersebut menahan diri. “Semoga bisa terselesaikan baik. Kami ingin ini menjadi icon bagi Kutai Timur,” pungkas politikus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP tersebut. (*)
View this post on Instagram
