Samarinda, intuisi.co – Proyek pembangunan jalan pendekat dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto mengalami penundaan. Hal ini memicu keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), yang menilai proyek tersebut krusial untuk mendukung kelancaran akses transportasi.
Pembangunan jalan pendekat ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan menyediakan akses yang lebih baik ke Bandara APT Pranoto, yang merupakan pintu masuk utama ke Samarinda.
Bandara APT Pranoto dinilai belum didukung infrastruktur memadai meskipun telah menjadi pintu masuk utama ke Samarinda sejak 2018. Secara keseluruhan, proyek jalan pendekat ini menjadi krusial dalam mendukung konektivitas dan mobilitas di Samarinda, terutama terkait akses ke bandara.
Penundaan proyek ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan kelancaran aksesibilitas dan kelancaran transportasi.
Penundaan disebut terjadi karena adanya penyesuaian dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kebijakan efisiensi anggaran.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan bahwa keberadaan jalan alternatif sangat penting sebagai solusi darurat ketika jalur utama Samarinda-Bontang terganggu banjir.
“Ketika jalan poros lumpuh akibat banjir, dampaknya bukan hanya kemacetan, tapi bisa mengganggu penerbangan dan aktivitas ekonomi warga,” ungkapnya pada Selasa (27/5/2025). Ia juga menyoroti bahwa kemacetan menuju bandara bisa memengaruhi sektor strategis seperti pariwisata dan investasi.
“APT Pranoto adalah wajah depan Samarinda. Akses yang sulit bisa menghambat roda ekonomi dan membuat investor berpikir ulang,” lanjut Subandi.
Tak hanya itu, jalur alternatif lain dari arah Sambutan yang digagas Pemkot Samarinda pun mengalami nasib serupa. Lagi-lagi, terbatasnya anggaran menjadi penghambat utama kelanjutan proyek.
Subandi menambahkan, alokasi dana untuk pemeliharaan jalan di wilayah UPTD Wilayah II Samarinda hanya sekitar Rp28 miliar, yang harus dibagi untuk tiga wilayah Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Mahakam Ulu.
“Dengan anggaran dan peralatan terbatas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur jadi sulit dipenuhi,” jelasnya. DPRD Kaltim pun mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar meninjau kembali skala prioritas pembangunan.
Bagi Subandi, pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian vital dari konektivitas dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. (adv/rfh/ara)
