Samarinda, intuisi.co – Pembangunan jalan penghubung antara Ring Road IV dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto di Samarinda terpaksa ditunda.
Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengenai potensi kemacetan yang semakin parah dan gangguan terhadap mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan atau banjir.
Alasan utama penundaan proyek ini adalah kebijakan efisiensi anggaran dan penataan ulang prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim.
Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, menekankan bahwa penundaan ini akan sangat mempengaruhi akses ke bandara yang terletak di kawasan Sungai Siring.
“Proyek jalan pendekat ini sangat penting untuk mengurangi kemacetan, terutama saat banjir, yang sering menghambat jalur utama Samarinda-Bontang,” ujar Subandi, Selasa (20/5/2025).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ini mengungkapkan pentingnya percepatan pembangunan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan yang terus terjadi di jalur utama menuju bandara.
“Saat ini, kita hanya memiliki satu jalur utama, dan jika banjir melanda, akses menuju bandara bisa terputus. Ini tentu akan mengganggu mobilitas masyarakat serta mempengaruhi operasional penerbangan,” jelasnya.
Selain itu, Subandi juga menyebutkan potensi dampak negatif penundaan proyek ini terhadap sektor ekonomi dan pariwisata di Kalimantan Timur.
Bandara APT Pranoto, yang beroperasi sejak 2018, menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis yang ingin mengunjungi Samarinda dan daerah sekitarnya.
“Kesulitan akses menuju bandara dapat mengurangi minat wisatawan dan investor untuk datang ke Kalimantan Timur, yang akhirnya akan berdampak buruk pada perekonomian daerah,” tegasnya.
Meskipun Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun jalan alternatif dari arah Sambutan menuju Bandara APT Pranoto, proyek tersebut juga menghadapi kendala serupa terkait dengan terbatasnya anggaran akibat efisiensi dan pengalihan prioritas program.
Subandi juga menyampaikan keluhan mengenai keterbatasan anggaran dan peralatan yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II Samarinda, yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan.
“Anggaran untuk pemeliharaan jalan di wilayah II Samarinda sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar, yang harus dibagi untuk wilayah Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Mahakam Ulu,” tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan jalan penghubung menuju Bandara APT Pranoto.
Mereka juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (adv/rfh/ara)
