Tenggarong, intuisi.co- Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kutai Kartanegara (Kukar) semakin menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah kini berfokus mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan pertambangan yang tidak selamanya bisa diandalkan.
Langkah ini diambil agar Kukar memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada sumber daya alam yang suatu saat akan habis.
“Pentingnya optimalisasi potensi PAD melalui berbagai strategi konkret,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar pada Jumat (14/3/2025).
Forum ini menjadi ajang diskusi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, ia menyoroti pentingnya evaluasi regulasi yang dinilai kurang efektif dalam mendongkrak pendapatan daerah, seperti aturan terkait rumah walet.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Penerapan sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih baik juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD. Ketergantungan pada DBH migas harus kita kurangi karena suatu saat sumber daya ini akan habis,” tegasnya.
Pertemuan ini turut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Bapenda Provinsi Kaltim, BPKAD Kukar, akademisi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah agar lebih terintegrasi serta menghindari tumpang tindih program yang dapat menghambat efektivitas kerja pemerintah daerah.
“Lintas sektor harus bersinergi agar kebijakan yang disusun berbasis data serta kebutuhan masyarakat,” tambah Sunggono. Ia mengingatkan agar implementasi program dapat dilakukan lebih cepat dengan pembagian tugas yang jelas di setiap OPD.
Dari pertemuan ini, diharapkan lahir rekomendasi serta rencana aksi konkret guna mempercepat peningkatan PAD Kukar. Dengan strategi yang matang dan kolaborasi yang solid, Kukar berpeluang memperkuat kemandirian fiskalnya dan mengurangi ketergantungan pada sektor migas di masa depan.
Pemerintah daerah optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, PAD Kukar dapat terus meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (adv/ara)
