Tanggapan Anggota DPRD Kaltim Soal Abrasi Dekat Jembatan Mahkota II
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, berharap lokasi abrasi dekat Jembatan Mahkota II dan sekitarnya untuk segera diturap sebagai langkah penanganan.
Samarinda, intuisi.co – Penutupan Jembatan Mahakam Kota atau Mahkota II masih berlangsung. Dilakukan setelah temuan pergeseran pylon infrastruktur yang membentang di atas Sungai Mahakam tersebut. Legislator di Kaltim ikut angkat bicara.
“Jembatan ini memang vital. Penutupan itu paling tidak untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan. Makanya kami juga mendukung,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin, dikonfirmasi Selasa, 27 April 2021.
Politikus yang akrab disapa Udin itu berharap pemerintah segera mengambil langkah terstruktur dan tegas. Sebab, persoalan jembatan, apalagi sampai terjadi pergeseran, adalah masalah yang tak dapat dipandang sebelah mata.
Usulan Anggota DPRD Kaltim
Udin mendorong inspeksi secara menyeluruh dilakukan segera. Termasuk kajian dari tim teknis yang telah dibentuk, untuk memastikan penyebab pergeseran dan langkah-langkah ke depan yang perlu diambil. Semua pihak diharap bisa bergerak cepat dan cekatan menyikapi problematika tersebut. “Kalau bisa penurapan segera dilakukan agar longsor susulan tak terjadi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pembangunan Jembatan Mahkota II dimulai pada 2002. Pembagunannya memakan waktu lebih satu dekade hingga baru bisa dilintasi pada 2017. Dibangun dengan panjang 1.428 meter, jembatan ini menghubungkan dua kecamatan di Ibu Kota Kaltim ini, yakni Palaran dan Sambutan.
Minggu, 25 April 2021, abrasi dilaporkan terjadi di dekat fondasi Jembatan Mahkota II. Seturut dengan itu, persisnya sehari kemudian, Pemkot Samarinda mengonfirmasi Mengingat pergeseran pylon jembatan ke kanan sekitar 7 milimeter (mm) dan turun 33 mm.
Atas situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, menyebut abrasi yang kini terjadi disebabkan aktivitas penimbunan atau pengerjaan proyek instalasi pengolahan air atau IPA di kawasan tersebut. “Sehingga jadi beban kemudian longsor,” ujar Jasno, dikonfirmasi Selasa sore.
Jasno pun menuntut kontraktor kegiatan tersebut untuk bertanggung jawab. Ia juga mendorong koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk ditingkatkan, baik di level kota dan provinsi.
Apalagi pembangunan jembatan tersebut bukan hanya direalisasikan dari pembiayaan Pemkot Samarinda. Melainkan ada juga kontribusi APBD Kaltim dan APBN dengan total anggaran Rp568,3 miliar. “Dari awal kami sudah kasih tahu jangan ditimbun ke arah sungai karena ini daerah agak rawan. Ternyata mereka timbun dalam rangka reklamasi kemudian penurapan,” bebernya.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional atau PAN tersebut, sebelum direklamasi, ada baiknya penurapan dilakukan terlebih dahulu. Sehingga potensi longsor bisa diminimalisasi. Ia menduga beban timbunan tanah tersebut membuat tanah ambles ke sungai sepanjang 50 meter.
“Ini harus menjadi perhatian kontraktor pelaksana,” pungkasnya. (*)
View this post on Instagram
