Tenggarong, intuisi.co– Prestasi membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada ajang Business to Business to Government (B2B2G) Expo 2025, Kukar berhasil meraih Inabuyer Award atas pencapaian transaksi produk UMKM yang menembus lebih dari Rp5 triliun sepanjang tahun 2024.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, kepada Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam seremoni di Gedung Smesco. Ini menjadi kali ketiga Kukar menerima penghargaan serupa, menandakan konsistensi dalam mendorong belanja pemerintah untuk produk lokal.
“Hal tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras kita semua. Tahun lalu, nilai transaksi UMKM Kukar bahkan tembus di atas Rp5 triliun. Ini pencapaian besar,” ujar Sunggono bangga, Rabu (13/8/2025).
Angka tersebut mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan belanja daerah yang berpihak pada UMKM. Lebih dari 40 persen anggaran belanja barang dan jasa diserap dari pelaku usaha lokal.
Kontribusi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci keberhasilan. Plt Kepala Diskop UKM Kukar, Thaufik Zulfian Noor, menyebut sinergi antarinstansi sangat berperan dalam mendorong keterlibatan UMKM dalam setiap kegiatan pengadaan.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja semua pihak, khususnya jajaran DiskopUKM Kukar yang terus mendorong keterlibatan UMKM lokal secara aktif,” tambahnya.
Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat baru bagi pelaku UMKM Kukar untuk terus berkembang dan bersaing di pasar nasional. Sunggono menekankan pentingnya keberanian dan inovasi dalam menghadapi tantangan pasar.
“Penghargaan ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada UMKM Kukar. Harapannya, pelaku usaha kecil semakin berani dan inovatif dalam bersaing,” tuturnya.
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan transaksi Inabuyer tahun ini bisa mencapai Rp3 triliun, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. I
a menegaskan bahwa kebijakan belanja minimal 40 persen dari APBD dan APBN untuk UMKM, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah.
“Inabuyer ini adalah bentuk nyata pelaksanaan PP 7/2021. Kami ingin UMKM jadi pemain utama dalam negeri, bukan hanya penggembira,” tegas Maman.
Pencapaian Kukar pun dinilai sebagai contoh konkret keberhasilan daerah dalam merealisasikan belanja UMKM, sekaligus menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap produk lokal mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan di tingkat regional. (adv/ara)
