Samarinda, intuisi.co – Isu keterbatasan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, kembali mencuat. Hal ini menuai perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai pemerintah daerah tengah berusaha melakukan perbaikan, meski prosesnya masih berjalan secara bertahap.
Dalam pernyataannya beberapa waktu yang lalu, Yenni mengungkapkan keyakinannya bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, termasuk jajaran DPRD setempat, memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
“Saya percaya, baik Bupati, Sekda, maupun teman-teman di DPRD setempat sedang berikhtiar maksimal untuk masyarakat Kerang,” ujarnya pada awak media, Rabu (18/6/2025). Keterbatasan yang terjadi saat ini, menurutnya, kemungkinan besar merupakan dampak dari masa transisi pembangunan dan penataan ulang layanan.
RSUD Kerang ini menghadapi beberapa masalah utama, terutama terkait keterbatasan tenaga medis dan fasilitas pendukung. Kekurangan dokter spesialis, terutama, menjadi sorotan karena berdampak pada kualitas layanan rumah sakit. Apalagi, Kerang secara geografis berada di lokasi yang relatif sulit dijangkau dibandingkan wilayah lain seperti Tanjung Aru.
“Distribusi tenaga medis tentu tidak semudah mengirim ke pusat kota. Wilayah seperti Kerang memerlukan perhatian lebih,” jelas Yenni, yang mewakili daerah pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) – Paser.
Ia menekankan bahwa isu layanan kesehatan di daerah terpencil tidak bisa dianggap enteng. Untuk itu, ia mendesak pemerintah daerah agar mempercepat penempatan tenaga medis ke RSUD Kerang.
“Kesehatan di pelosok seperti Kerang harus menjadi prioritas. Mereka punya hak yang sama dalam akses pelayanan,” tegas Yenni. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala oleh Pemkab agar perbaikan yang dilakukan tidak bersifat sporadis.
Yenni berharap ada target waktu yang jelas agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian. “Perencanaan boleh bertahap, tapi pelaksanaannya harus punya tenggat waktu,” tambahnya.
Sebagai solusi jangka menengah, ia mendorong Pemkab Paser untuk menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan kesehatan dan kementerian terkait, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di sektor medis.
“Kolaborasi dengan kampus atau Kemenkes bisa membuka jalan bagi pemenuhan tenaga medis, khususnya di wilayah perbatasan,” tutupnya. (adv/rfh/ara)
