746 Napi Penerima Asimilasi di Kaltim, Ada yang Berulah dan Beri Alamat Palsu
Para napi yang bebas via program asimilasi mestinya wajib lapor seminggu sekali. Di Kaltim, ada saja yang tak bisa dihubungi dan berulah kembali.
Samarinda, intuisi.co – Program asimilasi Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) tak berjalan mulus. Masih ada saja mantan narapidana atau napi kembali melawan hukum. Tak sedikit yang sekali lagi masuk penjara.
Catatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Samarinda, hingga saat ini ada lima warga binaan penerima asimilasi kembali berulah meski menghirup udara segar. “Tiga kasus berada di Kukar (Kutai Kartanegara). Dua kasus lainnya dari Samarinda,” ujar Kepala Bapas Kelas II Samarinda, Herry Muhammad Ramdan, dikonfirmasi Senin siang, 1 Juni 2020.
Meskipun persentase yang kembali berulah tak, tetap saja pihaknya selalu berjaga. Masih ada 746 warga penerima asimilasi di Kaltim masuk pantauan Bapas Kelas II Samarinda. Kendati demikian, dari lima kasus yang ada, tak semua napi kembali terjerat pidana. Misalnya dua kasus dari Tenggarong, Kukar, dan Samarinda, napi penerima asimilasi ini dilaporkan karena meresahkan masyarakat.
“Ada orangtua melaporkan anaknya karena resah kembali bergaul pengguna narkoba. Jadi mereka minta kami mengembalikannya ke lapas,” bebernya.
Mengawasi warga binaan penerima asimilasi memang tak mudah. Pandemi covid-19 yang belum reda juga jadi persoalan. Kontak langsung dengan warga binaan jadi tak memungkinkan. Semua jalur komunikasi pun dilakukan dengan metode online atau daring. “Ada saja kendalanya, mulai tak bisa dihubungi sampai memberikan alamat palsu,” imbuhnya.
Idealnya sesuai protokol, warga binaan penerima asimilasi wajib melapor setidaknya satu minggu sekali. Sehingga Bapas selaku penjamin dan pengawas bisa memantau perkembangan selama berada di masyarakat. “Kami berikan pengertian jangan sampai berbuat kriminal lagi,” pungkasnya. (*)
