Samarinda, Intuisi.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) adalah salah satu daerah di Indonesia yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Namun, ketika kita membahas pengelolaan anggaran pendidikan, terdapat permasalahan yang harus diselesaikan.
Sutomo Jabir, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, mengkritisi ketidakmerataan distribusi anggaran pendidikan di daerah ini. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, distribusinya belum merata hingga ke daerah-daerah terpencil di Benua Etam.
Penggunaan anggaran pendidikan yang tidak merata telah mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Sutomo Jabir menyoroti fakta bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cenderung fokus pada pengadaan alat-alat pembelajaran digital di sekolah-sekolah tertentu, sementara daerah lain masih berjuang untuk menyediakan ruang kelas yang memadai.
Di beberapa kasus, siswa bahkan terpaksa belajar di balai desa atau ruang terbatas yang harus disekat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Hal ini menjadi semakin penting mengingat program prioritas yang mewajibkan siswa belajar selama 12 tahun. Namun, di beberapa daerah seperti Tabalar, Kabupaten Berau, tidak satu pun sekolah tingkat SMA yang tersedia. Sutomo Jabir, yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Inovasi dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan Sutomo Jabir mendorong pemerintah Provinsi Kaltim untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Meskipun anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp 4 triliun, ia percaya bahwa anggaran tersebut tidak hanya harus difokuskan pada modernisasi pembelajaran di perkotaan.
Ia menyatakan bahwa meratakan pendidikan di Kaltim memerlukan langkah-langkah inovatif yang dapat membantu daerah-daerah yang terpinggirkan. Sutomo Jabir menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dimulai dari wilayah pinggiran, di mana pendidikan memerlukan lebih banyak perhatian. Ia membandingkan situasi ini dengan pepatah
“api yang jauh dari panggang,”
yang mengilustrasikan perlunya fokus pada daerah-daerah yang membutuhkan perbaikan pendidikan. Menghadapi Tantangan Distribusi Anggaran Pendidikan Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Kaltim adalah distribusi anggaran pendidikan yang tidak merata. Meskipun sebagian besar anggaran APBD Kaltim dialokasikan untuk pendidikan, dana tersebut belum didistribusikan secara adil ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Sutomo Jabir mencatat bahwa terlalu banyak dana digunakan untuk pengadaan alat-alat pembelajaran digital di sekolah-sekolah tertentu, sementara beberapa daerah masih kekurangan ruang kelas yang memadai.
Dampak dari ketidakmerataan ini adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di banyak daerah, yang menghambat perkembangan pendidikan. Beberapa siswa harus menghadapi kenyataan bahwa mereka belajar di tempat-tempat yang jauh dari ideal, seperti balai desa atau ruang terbatas yang harus disekat untuk keperluan belajar.
Dalam konteks program prioritas yang mewajibkan siswa untuk belajar selama 12 tahun, penting untuk memastikan distribusi anggaran pendidikan yang merata. Sutomo Jabir menunjukkan bahwa contoh konkret, seperti Tabalar di Kabupaten Berau yang tidak memiliki sekolah tingkat SMA, menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dalam pendidikan.
Prioritas pada Daerah-Daerah Terpinggirkan Sutomo Jabir menekankan perlunya memberikan prioritas kepada daerah-daerah yang terpinggirkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih fokus pada daerah yang membutuhkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, terutama daerah-daerah terpencil. Ia juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam mengelola anggaran pendidikan.
Inovasi ini harus mencakup solusi yang dapat langsung memengaruhi masyarakat di daerah terpencil, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan guru, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal.
Mengatasi Tantangan Distribusi Anggaran Pendidikan Untuk mengatasi ketidakmerataan dalam distribusi anggaran pendidikan di Kaltim, perlu adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini meliputi: Pengalokasian Dana yang Lebih Merata: Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa dana pendidikan didistribusikan secara merata di seluruh provinsi, dengan fokus pada daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Inovasi dalam Penggunaan Dana: Penggunaan dana pendidikan harus inovatif dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Program seperti pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas eksisting, dan pelatihan guru dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Peningkatan Akses Pendidikan: Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak di Kaltim memiliki akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan. Ini bisa mencakup penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya bagi siswa di daerah terpencil. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan sangat penting. Mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan tantangan lokal yang perlu diatasi.
Pengawasan dan Transparansi: Membangun mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan akan membantu memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuannya. Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan Pendidikan adalah investasi kunci bagi masa depan suatu negara.
Kaltim, dengan kekayaan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada semua anak-anaknya. Namun, untuk mencapai tujuan ini, distribusi anggaran pendidikan yang merata dan fokus pada daerah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut adalah kunci.
Sutomo Jabir, sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim, telah menggarisbawahi pentingnya meratakan akses pendidikan di seluruh provinsi ini. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dan inovatif dalam mengelola anggaran pendidikan. Dengan demikian, setiap anak di Kaltim dapat memiliki akses yang setara dan berkualitas ke pendidikan, membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah.(DPRDKALTIM/ADV/CRI).
